JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tak bisa terus menerus meminta masyarakat sembunyi di rumah agar terhindar dari pandemi COVID-19.
Atas alasan inilah, pemerintah saat ini bukan hanya berfokus pada penanganan pandemi tersebut tapi juga fokus untuk memulihkan ekonomi dalam negeri dengan mengeluarkan Perpres 18 Tahun 2020.
Menurut Mahfud peraturan ini berisi berisi dua hal yaitu penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Dulu kita pada bulan Februari, Maret, April itu tekanannya pada penanggulangan COVID-19. Tapi sesudah itu, kita tidak bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir," kata Mahfud dalam rapat koordinasi yang dilakukan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus.
Menurut dia, jika pemerintah terus menerus membiarkan masyarakat untuk bersembunyi dari pandemi maka Indonesia akan menjadi tidak produktif dan ekonomi nasional macet. Akibatnya, akan ada sejumlah permasalahan yang muncul seperti masalah sosial dan berlanjut pada masalah politik.
"Karena itu maka kita tidak bisa menghindar terus melainkan bagaimana caranya kita hidup dengan COVID itu. Bahwa COVID ada tapi kita tetap menjalankan tugas-tugas," tegasnya.
另请阅读:
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyinggung bahwa Indonesia kini tengah berada di ambang resesi. Sehingga, dengan ada aturan tersebut, diharapkan Indonesia bisa aman dari resesi seperti negara-negara lainnya.
"Nah itulah sebabnya ada Perpres tentang PC PEN (Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Perpres ini adalah program utama," ujarnya.
Sementara pemulihan ekonomi terus dilakukan, Mahfud menyebut pemerintah mengeluarkan Perpres 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai rem agar penyebaran virus secara masif tidak terjadi.
"Sudah ngegas membangun, hati-hati. Ada bahaya di tengah kita yaitu COVID. Oleh sebab itu ada rem, ada pendisiplinan protokol kesehatan," ungkapnya.
"Jadi saudara harus bekerja keras tapi hati-hati. Kalau membangun ekonomi, mau membangun politik, dan macam-macam ini remnya harus selalu disiapkan. Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan," pungkasnya.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
