KPK-BPK Cek Mesin EDC Terkait Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina Pekan Ini

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Tsa Tsia-VOI)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek mesin electronic data capture (EDC) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) pada pekan ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero). Ada sejumlah wilayah yang didatangi oleh penyidik dan auditor BPK.

“Pekan ini tim penyidik KPK bersama auditor BPK juga sedang maraton melakukan sampling pengecekan mesin EDC di sejumlah SPBU yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Oktober.

“Dalam perkara ini, diduga total pengadaannya sejumlah sekitar 23 ribu mesin EDC,” sambung dia.

Pengecekan ini juga sejalan dengan dilaksanakannya pemeriksaan tiga saksi di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur pada Rabu, 29 Oktober. Mereka yang dimintai keterangan adalah Edrus Ali selaku Komisaris Utama PT Phase Delta Control serta Tri Rachmad Junaedi dan Budy Dharmito selaku karyawan swasta.

Dari pemeriksaan itu, penyidik mendalami sejumlah hal dalam proses digitalisasi SPBU yang merugikan negara. “Kaitannya dengan penghitungan kerugian negaranya,” tegas Budi.

Diberitakan sebelumnya, KPK kembali mengusut dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero). Kali ini, kaitannya proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diduga terjadi pada 2019-2023.

Untuk mengusut kasus ini, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada September 2024. Tiga tersangka sudah ditetapkan tapi belum diumumkan secara resmi.

Dari informasi yang dikumpulkan, tiga tersangka itu adalah DR dan W dari pihak PT Telkom serta Elvizar selaku Direktur PT Pasific Cipta Solusi.

Tiga tersangka itu diduga membuat negara mengalami kerugian. Sebab, dugaannya ada kemahalan bayar dalam proyek yang berawal saat Pertamina memberlakukan kebijakan penggunaan kode quick response (QR) bagi pelanggan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.