Jangan Biarkan Wartawan Bertahan Sendiri

Wartawan adalah salah satu pilar penegak demorasi. (Ilustrasi Freepik.com)

JAKARTA - Di tengah gelombang PHK yang tak kunjung reda, pengamat media dan kebijakan publik, Dr. Kemal H. Simanjuntak mengingatkan bahwa wartawan bukan sekadar profesi, melainkan penjaga pintu demokrasi. Mereka kehilangan pekerjaan bukan karena tidak kompeten, tapi karena sistem yang gagal melindungi ekosistem informasi. Karena itu, ia menekankan perlunya langkah-langkah konkret dan manusiawi dari negara.

Langkah pertama, dana transisi digital bagi media lokal. Skema ini diperlukan agar perusahaan pers, terutama skala kecil dan menengah, bisa beradaptasi dengan teknologi tanpa harus memangkas sumber daya manusia. “Banyak media ingin bertransformasi, tapi tidak punya daya. Negara harus ikut menopang agar digitalisasi tidak berarti pemutusan hubungan kerja massal,” ujar Kemal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Mei.

Kedua, regulasi pajak digital bagi platform asing. Selama ini, perusahaan seperti Google, Meta, dan TikTok menikmati kue iklan digital Indonesia tanpa kontribusi yang adil. “Kita butuh level playing field. Jangan biarkan media lokal bertarung melawan raksasa global dengan tangan terikat,” kata Kemal yang juga menjadi Konsultan Manajemen/GRC Expert ini.

Dr. Kemal H. Simanjuntak, pengamat media dan kebijakan publik. (IST)

Ketiga, pembangunan infrastruktur server nasional. Menurutnya, dominasi server asing membuat media Indonesia kehilangan kedaulatan distribusi. Dengan server lokal, kontrol atas data dan distribusi konten akan lebih kuat dan aman bagi kepentingan nasional.

Langkah keempat, insentif bagi media yang menjalankan fungsi edukatif dan jurnalistik berkualitas. Insentif ini bisa berupa pemotongan pajak, dana produksi, atau dukungan pelatihan. “Media yang tetap menjaga integritas di tengah krisis layak mendapat perlindungan, bukan justru terpinggirkan,” ujarnya.

Dan yang kelima, program pelatihan ulang serta pendampingan karier bagi wartawan yang terdampak PHK. Banyak dari mereka yang selama ini mendedikasikan hidup untuk memberitakan kebenaran, kini terpaksa banting setir tanpa arah. “Kita tidak bisa biarkan mereka sendirian. Negara harus menyediakan jalur masuk kembali ke ekonomi digital, atau ke sektor yang tetap bisa menyerap daya kritis mereka,” ucap Kemal.

“Lima langkah ini bukan utopia,” tegasnya. “Ini peta jalan agar kita tidak kehilangan suara kritis, mata tajam, dan nurani publik yang selama ini dibawa oleh wartawan. Sebab kalau mereka tumbang satu per satu, demokrasi tinggal nama.”