BADUNG - Gubernur Bali Wayan Koster merespons banyaknya sorotan aksi premanisme yang berkedok ormas. Koster menegaskan Pulau Bali tidak membutuhkan ormas nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.
Penegasan ini disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Bali, Kamis, 8 Mei.
Di hadapan Kepala Kejaksaan Bali (Kejati) Ketut Sumedana dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa termasuk tokoh adat, Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya Desa Adat.
"Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Koster.
"Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," imbuhnya.
Ia juga menilai program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas. Bale Paruman Adhyaksa, yang berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.
"Ini bukan hanya urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali," ujar Koster.
Selain itu, Koster juga menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang. Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalang-nya kuat, Bali tak butuh ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.
"Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," ujar Koster.
另请阅读:
Senada dengan Gubernur Bali, Kepala Kejati Bali, Ketut Sumedana, menerangkan konsep Bale Paruman bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan konflik perdata dan sosial dengan cara damai.
"Kalau pidana, tentu ada batasan. Tapi konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pun tak menampik efektivitas pendekatan ini.
Ia menyebut, dengan berjalan optimal, sistem ini bisa meredam potensi pelanggaran hukum sejak dini dan menekan angka penghuni lapas.
"Ini cermin Bali yang beradab dan dewasa menyikapi konflik," katanya.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
