Turki Tegaskan Pelanggaran Wilayah Udara Tidak Dapat Diterima, Iran Selidiki Peluncuran Rudal

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Selasa mengatakan pelanggaran wilayah udaranya tidak dapat diterima, timpalannya Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan Iran akan melakukan penyelidikan, saat keduanya membahas rudal balistik yang mengarah ke Iran.

Selama panggilan tersebut Menlu Fidan menekankan pelanggaran wilayah udara Turki tidak dapat diterima" dan menggarisbawahi bahwa Turki "akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melawannya," menurut sumber diplomatik, dilansir dari Anadolu (11/3).

Menlu Fidan juga menekankan, semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang dapat merusak keamanan regional atau menimbulkan risiko bagi warga sipil.

Sementara itu, Menlu Araghchi, di pihak lain, menyatakan bahwa rudal yang diarahkan ke wilayah udara Turki "tidak berasal dari Iran" dan menegaskan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut akan dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan juga memperingatkan pelanggaran wilayah udara Turki tidak dibenarkan dan akan mengambil tindakan tegas, saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Masoud Pezeshkian.

Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada Hari Senin mengatakan, sebuah rudal balistik yang ditembakkan dari Iran ke wilayah udara Turki telah dinetralisir oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur.

Dikatakan beberapa puing dari rudal tersebut jatuh ke lahan kosong di provinsi Gaziantep bagian tenggara negara itu, dan menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka.

Pekan lalu, rudal balistik juga ditembak jatuh oleh pertahanan NATO di wilayah udara Turki pada 4 Maret.

Perkembangan ini terjadi di tengah serangan AS-Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran, yang diluncurkan pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan beberapa negara Teluk yang menampung aset militer AS.