Komunitas Ojol Jakut Tolak Pemangkasan Komisi 10 Persen, Sebut Justru Hilangkan Benefit Driver

JAKARTA – Komunitas ojek online (ojol) Jakarta Utara menyatakan menolak wacana penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen yang digaungkan dalam aksi unjuk rasa ojol pada Rabu, 17 September.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, menegaskan kebijakan itu tidak otomatis meningkatkan pendapatan pengemudi, justru berpotensi menghilangkan berbagai fasilitas yang selama ini diterima.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” kata Mansyur kepada wartawan, Kamis 18 September.

Menurutnya, potongan 20 persen yang berlaku sekarang masih relevan karena sebagian besar dikembalikan dalam bentuk manfaat perlindungan. Jika dipangkas separuh, perusahaan aplikasi kemungkinan besar akan mengurangi promo, orderan, maupun skema jaminan yang penting bagi mitra.

“Kalau dibilang menambah penghasilan, saya rasa enggak juga. Justru makin sedikit orderan dan perlindungan yang kita dapat,” ujarnya.

Sikap itu pula yang menjadi alasan ribuan anggota Korwil Jakarta Utara memilih tidak turun ke jalan saat aksi demonstrasi Garda di depan Gedung DPR RI. Mansyur menyebut komunitasnya lebih memilih tetap bekerja.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” ungkap Mansyur.

Aksi Garda yang menuntut DPR menurunkan potongan komisi menjadi 10 persen pun berlangsung sepi. Dari pantauan di lapangan, massa yang hadir hanya puluhan orang, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang menyebutkan ada 2.000 peserta.

Mansyur memastikan pihaknya tidak punya hubungan dengan organisasi Garda yang menginisiasi aksi. Ia menilai selama ini tidak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan komunitas ojol Jakarta Utara.

“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” tegasnya.

Bahkan, ia meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai driver ojol. “Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tambah dia.

Lebih jauh, Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan sepihak tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong adanya forum diskusi terbuka yang benar-benar menghadirkan pengemudi aktif di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” pungkasnya.