Menebak Maksud Pembentukan Dewan Kolonel untuk Kawal Pencapresan Puan Maharani, Manuver Kader PDIP?

JAKARTA - Sebuah tim bernama 'Dewan Kolonel' dibentuk untuk memenangkan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tim ini sudah membentuk posko-posko dan akan bergerak apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menunjuk Puan Maharani sebagai capres. 

Apakah pembentukan Dewan Kolonel merupakan manuver kader agar Megawati segera mengurus Puan jadi Capres 2024?

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR menandai adanya soliditas kader PDIP ke pimpinan. Menurut Dedi, Puan sudah mendapat respons yang baik dari kader. 

"Tentu saja ini juga penanda jika PDIP pada dasarnya inginkan Puan untuk diusung. Untuk itu, mereka bergerak agar ada elektabilitas yang terbangun di kalangan pemilih," ujar Dedi kepada VOI, Rabu, 21 September. 

Diketahui, Dewan Kolonel ini terdiri dari 12 orang anggota dengan dua jenderal di dalamnya. Kedua belas orang tersebut merupakan perwakilan dari setiap komisi di DPR. Sementara dua jenderal merupakan pimpinan Fraksi PDIP DPR, yakni Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. 

Dedi menilai, turun tangannya dua jenderal ini membuktikan bahwa perlu usaha keras untuk meyakinkan Megawati agar menunjuk Puan sebagai capres PDIP. 

"Dan hadirnya Dewan Kolonel di bawah 'Jenderal' Pacul dan Utut ini membuktikan jika Megawati tidak asal menunjuk orang untuk di usung. Karena Puan sekalipun buktinya masih memerlukan kerja sangat keras untuk dapatkan restu itu," jelas Dedi. 

Sisi lain, lanjut Dedi, Puan menguatkan dugaan jika Ketua DPR perempuan pertama itu menjadi simbol persatuan di internal PDIP. Puan, kata Dedi, tidak mungkin menjadi kader yang membangkang dan tidak punya potensi berkhianat pada PDIP. 

"Itulah sebab, kader di bawahnya inisiatif dengan keras dukung Puan," katanya. 

Menurut Dedi, Dewan Kolonel sebetulnya hanya gerakan biasa untuk mendukung Puan maju capres. Namun, kata dia, sedikit manuver Dewan Kolonel sebagai upaya legitimasi bahwa Puan memang figur yang paling diharapkan kader untuk maju sebagai capres di 2024 mendatang. 

"Dewan Kolonel ini gerakan biasa saja, untuk memastikan pimpinan mereka mendapat kans terusung di pilpres dan itu wajar," jelas Dedi. 

"(Tapi) Ya, upaya legitimasi bahwa Puan diharapkan oleh elit kader di bawah," tambahnya. 

Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi, menegaskan pembentukan Dewan Kolonel bukan sebuah manuver politik. Menurut Johan, tim tersebut tidak melangkahi keputusan Megawati. 

"Boleh dong kader, siapa yang bisa melarang kader mendukung Mbak Puan? Kan kita enggak melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega," katanya. 

Johan menegaskan, Dewan Kolonel tetap menunggu keputusan Megawati terkait pencapresan. Jika Puan terpilih, maka tim sudah mempersiapkan pemenangan untuk Puan.

"Jadi kapasitas Dewan Kolonel persiapan menangkan Mbak Puan. Ada posko, kita bikin rapat-rapat misalnya. Tapi belum ya, posko ada tapi kita belom gerak. Kita nunggu keputusan ibu ketum," kata pengusul Dewan Kolonel itu.