JAKARTA - Hasbara adalah sebuah strategi komunikasi publik yang sering dikaitkan dengan upaya pemerintah Israel untuk membentuk opini internasional—tidak hanya berlangsung melalui diplomasi resmi, yang sudah menyasar berbagai lini media, bahkan propaganda mereka telah menjangkau media dan artifisial intelijen.
Menurut pengajar bidang studi Teologi Publik, Filsafat, dan Etika di sekolah tinggi, STFT, Prof Binsar Pakpahan, mengatakan sejak pecah perang Israel-Hamas di wilayah Gaza pada 7 Oktober 2023, berbagai upaya untuk mengetahui kebenaran sejumlah klaim Israel terkait tindakannya dalam perang tersebut terbilang sulit.
"Salah satu alasannya, Israel menggunakan fungsi propaganda yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai “Hasbara” dalam upaya mengendalikan, membentuk, hingga mendistorsi narasi dari setiap aspek tindakan mereka".
Dalam praktiknya, pola penetrasi ini kerap menyasar ruang-ruang yang dianggap netral dan intelektual, seperti forum kampus, seminar internasional, serta diskusi kebijakan luar negeri yang melibatkan akademisi, diplomat, dan lembaga think tank. Di ruang tersebut, narasi tentang konflik di Timur Tengah—khususnya yang berkaitan dengan isu Palestina—sering dibingkai dengan sudut pandang tertentu yang menekankan legitimasi keamanan dan perspektif geopolitik yang selaras dengan kepentingan negara tersebut.
Di lingkungan akademik, kegiatan ini biasanya tampil dalam bentuk konferensi, kuliah umum, atau kerja sama riset yang menghadirkan pakar hubungan internasional, mantan pejabat diplomatik, hingga analis kebijakan. Tema yang diangkat sering berhubungan dengan keamanan regional, terorisme global, atau stabilitas kawasan Timur Tengah.
Melalui forum-forum itu, narasi yang disampaikan tidak selalu tampak sebagai propaganda langsung, melainkan sebagai argumentasi ilmiah yang dibungkus dalam bahasa akademik dan analisis kebijakan. Dengan cara ini, diskursus yang terbentuk dapat mempengaruhi cara pandang mahasiswa, peneliti, hingga pembuat kebijakan di berbagai negara.
Selain melalui ruang akademik, penetrasi juga berlangsung melalui jalur media dan platform digital. Artikel opini di surat kabar internasional, laporan analisis kebijakan di lembaga think tank, hingga infografik yang menyederhanakan kompleksitas konflik menjadi alat penting untuk membangun persepsi publik.
Konten-konten tersebut sering menekankan narasi keamanan nasional, ancaman regional, serta pembenaran terhadap tindakan militer atau kebijakan luar negeri tertentu. Dalam era media sosial, strategi ini semakin berkembang melalui produksi konten video pendek, thread informatif, hingga kampanye visual yang dirancang agar mudah dibagikan dan viral.
Di platform digital, konten-konten itu sering dikemas secara ringkas dan emosional agar mudah diterima audiens global. Infografik yang menjelaskan kronologi konflik, video pendek yang menyoroti ancaman keamanan, atau artikel opini yang menekankan perspektif tertentu menjadi bagian dari upaya membentuk opini publik internasional.
Dalam banyak kasus, pesan tersebut diproduksi secara profesional oleh jaringan komunikasi, aktivis digital, atau lembaga advokasi yang memiliki kepentingan dalam membangun citra tertentu di mata dunia.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan narasi dalam konflik modern tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang informasi. Universitas, media massa, dan platform digital menjadi arena penting dalam membentuk persepsi global tentang konflik, legitimasi politik, dan hak-hak kemanusiaan.
Pengamat intelijen dan keamanan, Ridwan Habib menilai, Iran mulai mengubah strategi perang dengan menargetkan kepentingan energi serta fasilitas Amerika Serikat di kawasan Teluk. Langkah ini dinilai sebagai upaya menekan Washington dan sekutunya melalui jalur ekonomi dan energi, bukan hanya konfrontasi militer langsung. Serangan Iran dalam konflik terbaru memang banyak diarahkan ke infrastruktur energi, pelabuhan, bandara, dan fasilitas strategis di negara-negara Teluk.
Dalam situasi ini, jalur energi global seperti Selat Hormuz menjadi titik krusial karena merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak dunia. Ketegangan di kawasan tersebut bahkan menyebabkan gangguan perdagangan minyak dan memicu kekhawatiran krisis energi global.
Dalam konteks ini, kemampuan masyarakat untuk membaca informasi secara kritis menjadi semakin penting, karena di balik setiap narasi yang beredar sering kali terdapat kepentingan geopolitik yang lebih luas.
