JAKARTA – Berbagai persoalan yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari nilai gizi yang dipertanyakan hingga kasus keracunan di berbagai daerah tidak serta merta menunjukkan bila program andalan Presiden Prabowo Subianto itu harus dihentikan.
Sebaliknya, presiden, Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemangku kebijakan justru harus mencari akar persoalan dan menemukan solusi yang tepat agar program MBG benar-benar berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.
Pakar kebijakan publik Universitas Pasundan, Eki Baehaki menegaskan, tidak boleh ada yang meragukan urgensi MBG. Sebab, Indonesia tengah menghadapi masalah serius dari stunting, anemia, hingga malnutrisi kronis yang menggerogoti kualitas generasi muda.
“Sepiring makan bergizi gratis di sekolah adalah intervensi negara yang sangat dibutuhkan. Namun, niat mulia bisa runtuh oleh tata kelola yang rapuh. Program MBG harus terus dilanjutkan tetapi dengan perbaikan tata kelola yang radikal,” ungkapnya, Minggu 28 September 2025.
Menurut dia, kasus keracunan yang berulang merupakan tanda lampu merah. Sebab, prinsip keamanan pangan, yang mensyaratkan menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan matang, memasak dengan benar, menyimpan pada suhu aman, serta memakai bahan baku bersih, belum berjalan konsisten.
“Program MBG adalah investasi besar. Tapi tanpa tata kelola yang disiplin, investasi itu justru bisa menghasilkan kerugian kesehatan, hilangnya kepercayaan publik, dan kegagalan politik. Walau bagaimanapun agar Program MBG tetap jalan, maka harus ada jalan selamat bagi revitalisasi Program MBG itu sendiri,” tukas Eki.
Program MBG di Negara Lain
Penegasan Eki Baehaki soal MBG harus terus berjalan ada benarnya. Sebab, persoalan yang menimpa MBG di Indonesia juga dialami negara-negara lain yang memiliki program sejenis. Contohnya, Malaysia, Kenya, Perancis, hingga Brasil juga mengadakan program serupa. Bedanya, bila Indonesia masih menghadapi tantangan berupa standarisasi mutu makanan, negara-negara tersebut juga mengemban masalah tersendiri.
Di Kenya, pemerintah setempat punya masalah dengan pembiayaan dan pemerataan Sejak tahun 2023, Kenya meluncurkan program makan sekolah terbesar di Afrika. Program ini bertujuan memberi makan 4 juta murid yang dimulai dari Nairobi. Kala itu, Presiden William Ruto menegaskan bahwa program ini merupakan cara mereka menghapuskan rasa malu.
Pada saat pertama kali berjalan, pemerintah Kenya mengalokasikan dana 5 miliar shilling Kenya (Rp576 miliar) untuk memperluas cakupan program ini. Sementara orangtua cukup membayar setara Rp1.200 per porsi melalui gelang prabayar ‘Tap2Eat’ dan pemerintah menambahkan Rp4.000. Skema ini mengurangi beban keluarga miskin sekaligus memastikan transparansi.
Tantangannya tetap besar, khususnya pemerataan di pedesaan. Infrastruktur dapur, logistik bahan, dan tenaga kerja belum merata. Meski ribuan pekerjaan baru terbuka dan petani lokal mendapat pasar, keberlanjutan program bergantung pada komitmen anggaran jangka panjang.
Negara tetangga, Malaysia punya persoalan dengan kualitas menu dan pengawasan. Dikutip dari Teach Malaysia, Negeri Jiran menonjol dengan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) yang menyasar siswa SD dari keluarga miskin. Program ini memberi makanan harian serta susu, dengan anggaran mencapai RM 869 juta (sekitar Rp4,3 triliun) di 2025.
Tujuannya untuk mencegah malnutrisi dan stunting sejak dini serta mendukung prestasi belajar. Namun, evaluasi menemukan masalah kualitas. Banyak kantin masih menyediakan nugget, sosis, dan minuman yang mengandung banyak gula. Guru dan operator kantin kurang mendapat pelatihan gizi, sehingga fokus lebih pada kebersihan atau harga murah ketimbang kandungan nutrisi.
Selain itu, RMT hanya mencakup siswa SD. Sementara data menunjukkan 27 persen remaja mengalami obesitas dan 15 persen stunting, belum ada program nasional untuk SMP dan SMA. Tanpa kebijakan lebih menyeluruh, kesenjangan gizi di kalangan remaja sulit teratasi.
Dilansir dari laman resmi The Sustainable School Feeding Network, pemerintah Brasil menjalankan program makan sekolah nasional (PNAE) sejak 1955. Program tersebut kini menjangkau 40 juta siswa di lebih dari 150 ribu sekolah. Anggarannya mencapai 5,5 miliar Real Brasil (sekitar Rp18,1 triliun) pada 2024, dengan kewajiban 30 persen belanja ditujukan ke pertanian keluarga.
Model ini memperkuat kualitas gizi karena menu berbasis bahan segar dan lokal, sekaligus membuka pasar stabil bagi petani kecil serta komunitas perempuan. Selain itu, Brasil membatasi pangan ultra-proses maksimal 10 persen dalam menu sekolah. Sayangnya, distribusi ke daerah terpencil dan pengawasan menu tetap jadi tantangan besar. Sejak inflasi pangan menekan biaya, pemerintah Brasil memutuskan memperkuat edukasi gizi lewat program ‘Eating is Learning’ dan pelatihan koki sekolah agar kualitas terjaga.
Dari Eropa, Perancis juga mengalami masalah, yakni soal pemerataan. Dilansir dari Euro News, Perancis menempuh sistem campuran dalam menjalankan program makan siang gratis. Sekitar 50 kota di negara tersebut menyediakan makan siang gratis. Akan tetapi, mayoritas wilayah menerapkan tarif progresif sesuai penghasilan keluarga. Artinya, akses anak pada makanan sehat bergantung pada lokasi tinggal.
Tantangannya adalah menjadikan program ini merata di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Inflasi pangan membuat beberapa kota kesulitan mempertahankan subsidi, sementara pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan tanggung jawab ke daerah. Akibatnya, anak dari keluarga miskin tetap berisiko lapar meski tinggal di negara maju.
Berkaca dari pengalaman negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menggelar program sejenis, pemerintah Indonesia memutuskan menjadikan Brasil sebagai contoh pelaksanaan program MBG. Presiden Prabowo menyampaikan keinginan kuat untuk meniru dan mempelajari sistem MBG ala Brasil. Bahkan, presiden menginstruksikan timnya untuk mengatur pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah Brasil guna mendalami tata kelola, pendanaan hingga mekanisme distribusi makanan sehat bagi anak-anak sekolah.
“Saya telah meminta tim saya untuk merencanakan pertemuan dengan perwakilan Brasil. Kami akan mengirimkan tim untuk mempelajari program makan siang untuk anak-anak sekolah milik Brasil,” ujar presiden.
Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono saat bertemu Menteri Luar Negeri Brasil untuk membahas peluang kerja sama dalam bidang ketahanan pangan dan pendidikan berbasis gizi. “Brasil adalah mitra strategis karena keberhasilan mereka bukan hanya dalam distribusi makanan, tetapi juga dalam pemberdayaan petani lokal dan transparansi anggaran,” tutur Sugiono.
Melanjutkan MBG disertai Koreksi dan Audit Menyeluruh
Terkait persoalan dalam pelaksanaan MBG, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antara Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir persoalan di lapangan. “Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” ungkapnya.
Tito menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup ditentukan oleh kebijakan nasional semata. Pasalnya, peran aktif pemda melalui Satgas MBG menjadi kunci agar pengawasan gizi berjalan optimal sekaligus memastikan program tepat sasaran.
Instruksi Mendagri Tito Karnavian juga diamini akademisi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, yang meminta pemda bersikap proaktif dan sigap dalam melakukan mitigasi dan mengatasi krisis yang menimpa program MBG. Selain itu, sudah saatnya ada desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Pemda harus diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi dan memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah,” katanya.
Menurutnya, model ini bisa meniru pola penanganan pandemi Covid-19, ketika pemda diberi ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah. “BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” imbuhnya.
Ricky menyoroti pentingnya akses data yang lengkap bagi pemda, mulai dari menu, dapur, hingga distribusi harian. Dengan demikian, pengawasan bisa dilakukan secara berlapis, di mana standar nasional oleh BGN (menu dan gizi), sementara pengawasan dapur dan produksi, serta monitoring konsumsi dan risiko keracunan oleh pemda.
“Pengalaman saat Covid-19 membuktikan, keterlibatan penuh pemda membuat kebijakan lebih berhasil. Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam program MBG agar tidak sekadar soal distribusi makanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan publik,” kata dia.
Dokter yang juga aktivis sosial, Puspita Wijayanti menyebut pemerintah perlu memastikan program MBG kembali berjalan secara baik. Dia menilai, menghentikan total MBG bukan solusi bijak, karena masalah gizi tetap nyata dan harus diintervensi. Di sisi lain, melanjutkan MBG tanpa adanya koreksi juga berbahaya.
“Maka jalannya tengahnya: pause selectively. Artinya, hentikan sementara dapur atau penyedia yang bermasalah, audit menyeluruh, dan lakukan reset mekanisme,” terangnya.
Puspita mengungkapkan, beberapa opsi yang perlu diperhatikan seperti standardisasi ketat, yang meliputi setiap penyedia makanan harus lulus sertifikasi higienitas, audit berkala, dan uji laboratorium acak. Selain itu, desentralisasi berbasis komunitas dengan melibatkan koperasi sekolah, UMKM pangan lokal, bahkan orang tua murid, agar rantai distribusi lebih pendek dan transparan.
Opsi lainnya adalah mengkaji lagi menu dan logistik adaptif. “Jangan paksakan menu yang cepat basi untuk daerah dengan distribusi jauh. Gunakan makanan lokal yang lebih tahan, bergizi, dan sesuai kultur,” imbuhnya.
Dia juga mengatakan, perlu adanya sanksi tegas, seperti pemutusan kontrak dan blacklist bagi penyedia yang lalai, hingga proses hukum bila terbukti menimbulkan korban. Tanpa mekanisme sanksi yang jelas dan konsisten, kualitas program MBG tidak akan pernah terjamin.
“Jadi ini bukan soal dihentikan atau diteruskan, melainkan bagaimana kita memastikan program yang baik ini tidak jatuh menjadi sekadar proyek politik, tapi sungguh-sungguh menyelamatkan masa depan anak bangsa,” tutup Puspita.
