Noda Hitam di Jalan Semar

JAKARTA - Keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan bisnis ekonomi bawah tanah seperti judi online dan narkoba bisa 'terhapus', apabila beberapa pembantu presiden yang terlibat kasus juga tidak dibersihkan.

Rekam jejak sejumlah pembantu Presiden Prabowo Subianto tercatat sempat terseret kasus hukum, entah menjadi saksi maupun terlapor. Berdasarkan catatan VOI ada Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Eddy yang kini menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM pernah ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 dengan dugaan suap dan gratifikasi. Meski diawl tahun 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya bebas dari status tersangka.

Selain beberapa sosok diduga terlibat dalam pusaran kasus hukum, ada pula tokoh yang memiliki catatan etik di pekerjaannya. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimayu misalnya yang pernah mundur dari jabatannya sebagai dosen di UGM karena dituding melakukan plagiarisme artikel opini. Anggito pun sudah mengaku ada kesalahan pengutipan referensi dalam komputer yang ia pakai untuk menulis artikel. Kasus ini sempat menjadi perbincangan hangat pada 2014 silam.

Selain Anggito, ada juga nama aktris yang serba bisa, Raffi Ahmad yang belakangan ini menjadi sorotan karena baru saja menerima doktor kehormatan atau honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Belakangan, terkuak bahwa kampus ini bodong dan tidak terdaftar di Kemendikbudristek.

Berdasarkan penelusuran ICW, terdapat sejumlah anggota kabinet dengan rekam jejak pernah diperiksa, bahkan disebut-sebut menerima uang korupsi dalam fakta persidangan. Noda-noda hitam yang seperti tompel hitam di wajah para pembantu Presiden Prabowo Subianto perlu segera dibersihkan untuk mencapai tujuan bersama Indonesia Emas 2045.

Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Herlambang P Wiratraman menyebutkan pemilihan orang-orang yang terlibat dan diduga kuat memiliki rekam jejak korupsi seharusnya tidak masuk pilihan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, komitmen yang diuraikan dalam pidato kenegaraan Presiden bisa dilemahkan oleh orang dalamnya sendiri yang kini menjabat sebagai pembantunya.

Herlambang menegaskan prinsip etika dalam pemerintahan merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh para pejabat publik. Sementara sosok yang pernah melanggar kepatutan etika profesi seharusnya jangan masuk sebagai pejabat publik. Etika mencerminkan kompetensi dan tindak tanduk dari seseorang

“Misalnya, sudah pernah terlibat plagiarisme hingga mundur dari kampus ya sudah jelas dia punya rekam jejak bermasalah. Atau dia terlibat dalam manipulasi guru besar atau karya ilmiah predatory,” jelas Herlambang kepada VOI, Senin, 4 Oktober.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, memandang masih adanya nama-nama bermasalah dalam jajaran calon kabinet Prabowo menunjukkan ukuran etika dan rekam jejak bersih tidak menjadi prioritas utama dalam pemilihan. Hal ini akan menciptakan kesan bahwa pencalonan didasarkan pada pertimbangan politik daripada integritas.

“Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan mengikis legitimasi pemerintah jika figur-figur ini terlibat dalam skandal di masa depan,” ujar Annisa.

Jalan Semar Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum ikut bersuara terhadap pemilihan para pembantu yang tergabung di dalam kabinet Merah Putih. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan pemimpin yang bersedia dipandu oleh Semar (dan Punakawan yang otentik) akan tegak lurus pada tujuan bernegara dan setia pada garis membela kepentingan rakyat. Anas menegaskan jika jalan ini ditempuh maka legacy tersebut akan dikenang sepanjang sejarah.

"Presiden Prabowo pasti sangat tahu pentingnya menghindarkan diri dari bisikan-bisikan Sengkuni. Politik para Sengkuni bukan saja mengelirukan, tetapi juga membahayakan. Jangan lupa juga, model Dursasana dan Citraksa-Citraksi juga acapkali mencari jalan untuk masuk ke lingkaran bisik-bisik dan gaya istana. Oiya, penting dijauhi juga bisikin-bisikin dari para Togog. Biarkan Togog tetap berada di wilayah konvensionalnya, menjadi pemandu para raksasa," kata Anas.

Anas Urbaningrum menambahkan kesabaran dan kesetiaan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa merupakan jalan semar yang ditempuhnya dan telah memberikan harapan kepada semua rakyat Indonesia.

"Setia dan sabar dalam panduan “Jalan Semar” adalah pilihan yang baik dan tepat. Kita semua percaya dan mendukung penuh agar Presiden Prabowo senantiasa Eling lan Waspodo dan sabar setia mengikuti “Jalan Semar”, serta tidak memberikan ruang bagi para Sengkuni, Togog, Dursasana, Citraksa-Citraksi dan sejenisnya,"tandasnya.

Jalan semar yang ditempuh Prabowo Subianto sudah diucapkan oleh ayahanda, Soemitro Djojohadikoesoemo. Beliau mengatakan Prabowo harus lebih tabah dan lebih kuat lagi. Dan ini bukan masalah bagaimana ia dipukul namun bagaimana dia bisa bertahan. "Saya bangga sekali dengan Prabowo saat ini tabah," kata Sumitro dalam buku biografi Soemitro Djojohadikoesoemo yang berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang/

Soemitro juga mengatakan sangat menghargai dan menghormati sikap anaknya yang berani bertanggungjawab jika ada kesalahan dalam bertugas. Dia menambahkan dalam segelap apapun pasti akan ada orang-orang baru yang akan membantu asalkan semua harus dilalui dengan tabah.

"Jangan pernah merasa kasihan kepada diri mu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, maka hadapilah," katanya Soemitro berpesan dalam bukunya.

Presiden Minta Seluruh Undang-undang Dikaji Ulang

Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang terlatih dan selalu menjaga kesantunan. Kepekaannya di dalam membaca situasi tidak perlu diragukan. Karenanya, mantan danjen Kopasus ini meminta pembantunya Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mengkaji ulang semua undang-undang hingga peraturan menteri.

Dasar inilah yang membuat Supratman dengan tegas menyampaikannya saat sidang perdana dengan komisi XIII yang juga merupakan komisi baru di gedung parlemen Senayan Jakarta Pusat.

"Khusus kepada faktor regulasi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa yang pertama, Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri," kata Supratman dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November.

Harmonisasi dan sinkronisasi seluruh aturan disebutkan Supratman merupakan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain itu kementerian hukum juga berharap bisa bekerja lebih trasparan dan akuntabel ke depannya.

"Untuk membangun Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang lebih transparan, akuntabel dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan," imbuhnya.