JAKARTA - Afrika Selatan menarik draf pertama kebijakan nasional kecerdasan buatan (AI) setelah ditemukan daftar referensi fiktif yang diduga dihasilkan oleh AI.
Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital Afrika Selatan, Solly Malatsi, mengatakan sumber-sumber palsu tersebut kemungkinan dimasukkan tanpa verifikasi yang memadai.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Xiaomi 17T Muncul di Geekbench, Bakal Hadir dengan Chipset Dimensity 8500
27 April 2026, 15:05 -
| TEKNOLOGI
Ancaman AI Makin Cepat, Palo Alto Networks Dorong Konsolidasi Keamanan Siber
27 April 2026, 12:33
“Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa kutipan yang dihasilkan AI dimasukkan tanpa verifikasi yang tepat. Hal ini seharusnya tidak terjadi,” kata Malatsi.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi telah merusak integritas dan kredibilitas draf kebijakan tersebut.“Kelalaian ini bukan sekadar isu teknis, tetapi telah mengorbankan integritas dan kredibilitas draf kebijakan,” ujarnya.
Draf Kebijakan AI Ditarik
Draf kebijakan AI tersebut sebelumnya diluncurkan pada bulan ini untuk menerima masukan publik sebelum difinalisasi.
Dokumen itu bertujuan menempatkan Afrika Selatan sebagai pemimpin inovasi AI di benua Afrika, sekaligus merespons tantangan etika, sosial, dan ekonomi yang muncul dari perkembangan teknologi tersebut.
Di dalamnya, pemerintah mengusulkan pembentukan sejumlah lembaga baru, seperti Komisi AI Nasional, Dewan Etika AI, dan Otoritas Regulasi AI.
Selain itu, draf tersebut juga memuat rencana insentif berupa keringanan pajak, hibah, dan subsidi untuk mendorong kolaborasi dengan sektor swasta.Namun setelah ditemukan referensi palsu, dokumen itu resmi ditarik.
Pemerintah Janjikan Tindakan dan Evaluasi
Malatsi mengatakan akan ada konsekuensi bagi pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen tersebut.Meski begitu, ia belum mengungkap kapan draf baru akan diterbitkan.
“Kelalaian yang tidak dapat diterima ini membuktikan mengapa pengawasan manusia yang waspada terhadap penggunaan kecerdasan buatan sangat penting. Ini adalah pelajaran yang kami terima dengan rendah hati,” kata Malatsi.
Kasus ini menjadi sorotan internasional karena menunjukkan pentingnya verifikasi manusia dalam penggunaan AI, terutama untuk dokumen kebijakan publik yang memiliki dampak strategis luas.
