Bandara Lumpuh Diserang Hacker, ICAO Gelar Sidang Global di Tengah Ketegangan Geopolitik

JAKARTA - Sidang umum tiga tahunan badan penerbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Civil Aviation Organization (ICAO), resmi dibuka Selasa 23 September di Montreal. Pertemuan global yang akan berlangsung hingga 3 Oktober tersebut digelar dalam suasana penuh tantangan, mulai dari ancaman serangan siber, isu lingkungan, hingga ketegangan geopolitik.

Teknologi memang memudahkan sektor penerbangan, namun kerentanannya terhadap serangan digital kembali terbukti. Beberapa bandara besar Eropa masih mengalami gangguan pada Senin setelah sistem check-in otomatis lumpuh akibat peretasan. Serangan ini menyebabkan antrean panjang, penundaan, hingga pembatalan penerbangan.

Delegasi dari berbagai negara menyerukan kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman siber tersebut. ICAO, yang berdiri sejak 1944 dengan pendekatan berbasis konsensus, kini menghadapi ujian besar.

Dewan yang beranggotakan 36 negara itu sebelumnya telah mengecam invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 serta aksi Korea Utara yang mengganggu sistem navigasi satelit penerbangan, yang dinilai melanggar aturan internasional.

“Bahkan di masa Perang Dingin, setelah Uni Soviet bergabung dengan ICAO, ada kerja sama teknis yang tidak terjadi di bidang lain. Jadi saya masih optimistis, meski saat ini tensinya sangat tinggi,” ujar Vincent Correia, Direktur Bersama Institute of Air and Space Law, Universitas McGill, Montreal.

Dalam dokumen kerja yang diajukan, Korea Utara menuduh ICAO bersikap standar ganda karena tidak menindak Korea Selatan terkait dugaan infiltrasi drone militer ke wilayah udaranya. Sementara itu, Rusia yang kehilangan kursinya di dewan ICAO pada 2022, tengah mengupayakan kembali keanggotaan sekaligus melobi agar boikot terkait penerbangan terhadap negaranya dilonggarkan.

Di luar isu geopolitik, industri penerbangan juga ditekan untuk mempercepat langkah pengurangan polusi. Meski begitu, Asosiasi Maskapai Internasional (IATA) mengakui target penurunan emisi 5% pada 2030 tampaknya tidak akan tercapai.

“Beberapa maskapai masih kesulitan membiayai transisi menuju net zero. Tapi komitmen untuk mengurangi polusi tetap ada,” kata Direktur Jenderal IATA, Willie Walsh.

Selain masalah lingkungan, kekurangan tenaga kerja juga menjadi sorotan. Lonjakan perjalanan pascapandemi membuat banyak negara kelimpungan. India bahkan mengusulkan adanya kode etik perekrutan untuk mencegah pilotnya dibajak maskapai asing.

ICAO memperkirakan lalu lintas penumpang global akan mencapai 7,2 miliar orang pada 2035, naik dari 4,6 miliar pada 2024. Artinya, dibutuhkan tambahan 670 ribu pilot pada 2043.

Brasil, yang sektor perjalanannya diprediksi tumbuh 10% per tahun, juga menghadapi masalah serupa. Negeri Samba kekurangan mekanik dan berisiko mengalami krisis tenaga kerja lebih besar.

“Separuh populasi Brasil adalah perempuan, tapi hanya 3% dari pilot kami yang perempuan,” kata Tiago Faierstein, Presiden baru badan regulator penerbangan sipil Brasil, ANAC, yang menegaskan perlunya menarik lebih banyak perempuan dan kelompok minoritas untuk masuk ke industri ini.

Sidang ICAO tahun ini menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menemukan titik temu: bagaimana menjaga langit dunia tetap aman dari serangan digital, mengurangi emisi demi masa depan yang lebih hijau, dan mengatasi kekurangan tenaga kerja sambil menghadapi gejolak geopolitik.