Tak Ada Pelanggaran dalam Mekanisme Kuota Hangus, Komdigi Dorong Transparansi Opsel

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital mengakui bahwa mekanisme kuota data internet hangus yang ada di Indonesia juga diterapkan di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, Jepang, Jerman hingga Singapura.

Untuk itu, Komdigi mendorong upaya perlindungan terhadap konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan layanan operator seluler (opsel). Salah satunya adalah dengan memastikan agar informasi produk layanan seluler disampaikan secara transparan, tidak membingungkan, dan tidak menyesatkan.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Denny Setiawan, meminta agar operator untuk menjelaskan secara jelas batas volume atau kuota data, termasuk jika terdapat pembagian kuota berdasarkan area, waktu, atau akses aplikasi tertentu.

Selain itu, informasi mengenai batas waktu paket data serta perlakuan terhadap sisa kuota—apakah dapat di-roll over atau tidak—juga harus disampaikan secara gamblang kepada pelanggan.

"Sistem kuota memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan, terkait isu kuota hangus, Komdigi akan mendorong Operator lebih transparan sebagai win-win solution,” kata Denny Setiawan dalam acara Selular Business Forum (SBF) yang berlangsung pada Rabu, 16 Juli di Jakarta.

Tidak lupa, Komdigi juga menekankan pentingnya edukasi aktif kepada pelanggan, terutama mengenai fitur-fitur layanan seperti transfer kuota, roll over kuota, dan kontrol pulsa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir menegaskan bahwa mekanisme tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sehinggam tidak ada pelanggaran di sini.

"Mekanisme terkait kuota internet yang operator seluler sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2021. Pada pasal 74 ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa "deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan dan Ahmad Alamsyah Saragih, Pakar Kebijakan Publik dan Mantan Anggota Ombudsman RI yang menyebut tidak ada kerugian yang diakibatkan hangusnya kuota internet.