Soal Aturan Pembatasan Usia Main Sosmed, Meta Dorong Peran Orang Tua

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlunya peningkatan pengawasan dan regulasi bagi platform digital guna melindungi anak-anak dari ancaman dunia maya. 

Saat bertemu dengan Meta sebagai salah satu perusahaan platform digital terbesar di dunia, Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan pentingnya regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. 

“Ini bukan hanya tentang pengaturan mandiri oleh platform, tetapi juga keterlibatan aktif pemerintah,” kata Meutya dalam pertemuan tersebut, dikutip Rabu, 12 Maret. 

Ia juga menekankan bahwa salah satu kekhawatiran utama pemerintah adalah tingginya jumlah anak di bawah 13 tahun yang sudah memiliki akun media sosial, meskipun kebijakan internal platform melarang mereka bergabung.

“Jika aturan ada tetapi tidak efektif, berarti ada celah yang harus diperbaiki. Kami ingin memastikan platform benar-benar menerapkan batasan usia dan tidak hanya mengandalkan mekanisme swakelola yang ternyata tidak cukup kuat,” Meutya menambahkan.

Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi juga menanggapi masukan dari platform digital Meta yang menyarankan pemberdayaan orang tua sebagai solusi utama.

Meskipun peran orang tua juga tidak kalah penting, Meutya menjelaskan kalau tidak semua orang tua punya kapasitas dalam mengawasi anaknya. Maka dari itu, oleh regulasi pemerintah menjadi langkah yang tidak terhindarkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan merata.

Menkomdigi turut menyoroti pentingnya kerja sama antara regulator dan platform digital dalam menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Selain pengaturan ketat terhadap usia pengguna, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan tambahan, termasuk batasan waktu penggunaan media sosial bagi anak-anak serta mekanisme verifikasi usia yang lebih akurat.

“Kami ingin mencari titik tengah antara regulasi pemerintah dan inisiatif swasta. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan terus berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital, parlemen, dan komunitas, untuk merancang kebijakan yang efektif dan implementatif.