Bagikan:

JAKARTA - Era insentif kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat akan segera berakhir. Kongres AS, pada Kamis 3 Juli waktu setempat, resmi mengesahkan undang-undang pajak dan anggaran yang mengakhiri kredit pajak sebesar 7.500 dolar AS untuk pembelian atau sewa mobil listrik baru, serta 4.000 dolar AS untuk kendaraan listrik bekas, efektif mulai 30 September 2025.

Keputusan ini menandai titik balik besar dalam perjalanan elektrifikasi kendaraan di AS, yang selama ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah lewat subsidi untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Melansir dari Reuters, sejak diberlakukan pada 2008 dengan batasan produksi per pabrikan, skema insentif ini diperluas pada 2022 agar mencakup mobil sewaan dan menghapus batas jumlah unit per produsen. Insentif tersebut terbukti menjadi pendorong utama lonjakan penjualan EV dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, langkah untuk menghentikan subsidi ini langsung memicu kekhawatiran dari berbagai pihak. Koalisi Elektrifikasi, sebuah kelompok advokasi kendaraan listrik, menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur.

“Ketika EV semakin mendominasi pasar global, jelas masa depan transportasi adalah listrik. RUU ini justru menyerahkan peran utama Amerika kepada Tiongkok,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

Menariknya, di sisi lain, undang-undang baru ini juga memberi kelonggaran bagi produsen mobil konvensional. Denda atas ketidakpatuhan terhadap standar efisiensi bahan bakar Corporate Average Fuel Economy (CAFE) kini dihapus. Artinya, produsen bisa lebih leluasa membangun kendaraan berbahan bakar bensin, sebuah sinyal yang bisa membuka ruang kembalinya fokus ke mobil konvensional.

Analis otomotif dari Barclays, Dan Levy, memperkirakan akan terjadi lonjakan penjualan EV dalam waktu dekat. Fenomena yang ia sebut sebagai "pra-pembelian" ini dipicu keinginan konsumen memanfaatkan insentif sebelum resmi dicabut. Namun, ia juga memperingatkan, setelahnya akan ada penurunan tajam dalam penjualan.

“RUU ini menunjukkan bahwa penetrasi EV di AS akan melambat, karena 'wortel' (insentif) dan 'tongkat' (regulasi ketat) kini sama-sama dikurangi,” tulis Levy dalam catatan risetnya.

Sementara itu, sebuah studi dari Universitas Harvard yang dirilis pada Maret lalu memperkirakan bahwa berakhirnya insentif ini dapat memangkas adopsi EV sebesar 6 persen pada 2030, meskipun diperkirakan akan menghemat anggaran pemerintah hingga 169 miliar dolar AS dalam bentuk kredit pajak selama 10 tahun.

Sebelumnya, sejumlah produsen besar harus merogoh kocek dalam akibat gagal memenuhi standar efisiensi bahan bakar. Stellantis, induk Chrysler, membayar 190,7 juta dolar AS dalam denda sipil untuk tahun 2019 dan 2020, setelah sebelumnya membayar hampir 400 juta dolar AS pada 2016–2019. General Motors juga dikenai denda sebesar 128,2 juta dolar AS untuk pelanggaran pada 2016 dan 2017.

Di tengah kontroversi ini, ada juga poin menarik dalam RUU final: Kongres membatalkan rencana pungutan tahunan sebesar 250 dolar AS untuk pemilik EV yang semula ditujukan untuk mendanai perbaikan jalan. Selain itu, kewajiban Layanan Pos AS untuk menjual armada pengiriman berbasis EV juga dibatalkan.

Keputusan ini menimbulkan perdebatan tajam: Apakah penghentian insentif ini akan memperlambat transisi menuju kendaraan listrik dan menguntungkan produsen mobil konvensional, atau justru menjadi katalis bagi inovasi mandiri di industri EV?

Perkiraan Dampak Global dari Penghapusan Insentif EV di Amerika Serikat

Kebijakan Amerika Serikat untuk mengakhiri insentif pajak kendaraan listrik per 30 September 2025 bukan hanya berdampak domestik, tetapi juga berpotensi membawa dampak signifikan secara global, mengingat posisi AS sebagai salah satu pasar otomotif terbesar dan paling berpengaruh di dunia. 

Sebagai pionir dalam transisi energi bersih, langkah mundur AS bisa mengurangi momentum global adopsi kendaraan listrik. Negara-negara lain, terutama yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa, bisa ikut ragu untuk mempertahankan atau memperluas insentif EV mereka.