Efisiensi Harus Dimulai dari Pemerintah

Pemerintah mulai bicara soal penghematan BBM. Presiden Prabowo Subianto membuka opsi work from home, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan konsumsi BBM karena gejolak di Timur Tengah dinilai bisa menekan harga energi, harga pangan, dan APBN. Tidak ada masalah dengan hal itu. Setuju-setuju saja dengan opsi tersebut. Dalam situasi seperti sekarang, negara memang tak boleh lamban. Banyak negara juga sudah lebih dulu menyiapkan langkah hemat.

Presiden sendiri memberi contoh Pakistan. Dalam paparannya, Pakistan menerapkan work from home 50 persen, memangkas hari kerja menjadi empat hari, memotong gaji menteri dan anggota parlemen, menekan jatah BBM kementerian, membatasi penggunaan kendaraan pemerintah, menghentikan belanja kendaraan dan mebel, serta menahan perjalanan luar negeri. Artinya, ketika krisis datang, yang lebih dulu dipotong mestinya kemewahan negara.

Negara-negara lain juga bergerak ke arah yang sama. Malaysia meniadakan open house Idulfitri di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan berkaitan pemerintah, sambil membatasi kunjungan luar negeri anggota kabinet. Filipina malah menempuh langkah yang lebih teknis. Suhu pendingin ruangan diatur 24 derajat Celsius, lampu dan perangkat yang tidak perlu dimatikan, rapat tatap muka serta perjalanan dinas dibatasi, dan pola kerja diatur empat hari dari kantor serta satu hari dari rumah bagi pegawai nonpengajar. Thailand juga menempuh jalur serupa. Birokrasi diminta menghemat energi, menunda perjalanan luar negeri, dan mengatur penggunaan listrik kantor. Artinya sama. Penghematan dimulai dari mesin negara lebih dulu.

Namun ada satu hal yang tak boleh lolos. Efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai memperlambat negara. Kalau work from home atau pengurangan hari kerja dipilih, pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Kantor boleh lebih hemat, tetapi layanan publik tidak boleh ikut menyusut. Jangan sampai warga yang butuh izin, layanan kesehatan, administrasi, atau pelayanan dasar lain malah dipersulit atas nama penghematan.

Hal yang sama berlaku pada ekonomi. Di saat ekonomi sedang berat, semua justru harus bergerak. Negara boleh hemat energi, tetapi jangan sampai kebijakan itu ikut mengerem perputaran ekonomi. Mobilitas boleh diatur, tetapi usaha kecil, perdagangan, jasa, dan sektor-sektor yang hidup dari pergerakan orang jangan sampai ikut terpukul. Efisiensi yang masuk akal adalah efisiensi yang menekan pemborosan, bukan efisiensi yang mematikan aktivitas.

Indonesia sendiri justru menghadapi persoalan yang tak bisa ditutup dengan kalimat “stok aman”. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang memastikan stok BBM tetap tersedia. Namun pada saat yang sama ia mengakui kapasitas tangki penyimpanan BBM nasional berada di kisaran 21–25 hari, dengan rata-rata stok 22–23 hari. Bahlil menegaskan angka itu bukan berarti BBM akan habis dalam 22 atau 23 hari, melainkan menggambarkan kapasitas stok yang tersimpan pada satu waktu dan terus diisi ulang. Penjelasan itu penting, tetapi juga membuka kenyataan bahwa bantalan energi kita memang tipis.

Lebih dari itu, soal pemborosan negara sebenarnya merupakan cerita lama. Badan Pemeriksa Keuangan dalam IHPS II 2022 pernah mencatat temuan pemeriksaan senilai Rp25,85 triliun, yang terdiri dari temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp11,20 triliun serta temuan ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. Artinya, bahan koreksi itu sudah lama ada.

Masalahnya, penyakit itu belum juga benar-benar sembuh. Dalam IHPS I 2025, BPK kembali mencatat pada 41 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya terdapat 353 temuan yang memuat 572 permasalahan senilai Rp63,57 triliun. Angka itu terdiri dari 191 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp20,22 triliun dan 101 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan senilai Rp43,35 triliun. Angka ini terlalu besar untuk dianggap sekadar catatan rutin. Menunjukkan bahwa pemborosan di tubuh negara bukan sekadar kesan atau tudingan politik, melainkan problem yang tercatat dalam audit resmi.

Lantaran itu, masalah ini bukan sekadar soal panic buying atau kegaduhan sesaat. Ini tanda kalau struktur energi kita belum kokoh, sementara disiplin belanja negara juga belum sepenuhnya beres. Kalau pemerintah serius bicara efisiensi, mulailah dari pusat kekuasaan. Pangkas perjalanan dinas. Bekukan pembelian kendaraan pejabat. Kurangi rapat seremonial. Tertibkan fasilitas yang berlebihan. Dan kalau perlu, pertimbangkan juga pemotongan tunjangan atau belanja nonprioritas di lingkungan pejabat dan DPR.

Rakyat tidak anti penghematan. Sebab bagi banyak orang, hemat bukan kebijakan baru. Itu sudah menjadi cara bertahan hidup sehari-hari. Rakyat dari dulu hidup serba hitung-hitungan. Karena itu, memang sudah seharusnya negara memberi contoh soal efisiensi.