Di Balik Kontroversi Penulisan Sejarah Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan memulai proyek besar: menulis ulang sejarah Indonesia. DPR sudah menyetujui gagasan ini dengan alasan “perspektif Indonesia-sentris.” Komisi X mendukung penuh. Ketua DPR Puan Maharani menekankan prosesnya harus transparan agar sejarah tak dikunci dalam satu tafsir.

Penulisan ulang bukan sekadar membongkar narasi lama. Ini upaya merebut cara kita bercerita tentang diri sendiri. Selama puluhan tahun, disebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, buku sejarah banyak meminjam sudut pandang asing. Data lama sering luput diverifikasi. Narasi dominan dibiarkan seolah mutlak.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut program ini sudah lama dirancang. “Buku sejarah terakhir ditulis era Habibie, sudah 26 tahun tidak diperbarui,” ujarnya. Fakta itu menjelaskan mengapa opini sejarawan asing lebih sering terdengar dibanding riset anak negeri.

Menurut Fadli Zon, sejarah adalah identitas bangsa. Ia mengingatkan, proyek ini seharusnya menjadi momentum mengajar generasi muda menilai fakta secara kritis. “Kalau tidak ditulis hati-hati, sejarah mudah dipakai senjata politik,” katanya.

Kontroversi paling sensitif muncul pada diksi “pemerkosaan massal” dalam kerusuhan Mei 1998. Menteri Kebudayaan menegaskan ia tak menyangkal peristiwa itu, hanya meragukan klaim “massal” yang belum pernah diverifikasi menyeluruh.

Dilansir dari Suara Merdeka Jakarta, Darmawan Sepriyossa, wartawan Tempo 1998, bercerita ia menyelidiki kasus ini selama tiga bulan. “Kami mewawancarai banyak sumber, memperpanjang peliputan. Tapi tak satu pun korban langsung atau bukti medis berhasil ditemukan,” ujarnya. Wahyu Muryadi, mantan Redaktur Pelaksana Tempo, menyebut banyak testimoni hanya berupa kabar "hanya katanya" yang tak bisa diuji silang.

Dikatakan, sebagian dokumen tragedi Mei 1998 bersandar pada laporan media asing yang tak pernah diverifikasi utuh. Celah ini membuat fakta kabur dan rentan dipolitisasi.

Fadli Zon mengingatkan, sejarah yang kabur lebih mudah jadi propaganda. “Kita jaga luka, tapi jangan hilang akal sehat,” katanya. Pernyataan itu tak populer, tetapi penting. Empati tak boleh menggantikan verifikasi.

Karena menuai kontroversi, DPR membentuk Tim Supervisi lintas komisi untuk memantau proyek. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan tim itu akan bekerja profesional dan objektif.

Proyek penulisan ulang sejarah ini sendiri melibatkan 113 penulis yang terdiri dari peneliti, sejarawan, arkeolog dan geografi. Draft pertama akan diuji publik sebelum ditetapkan. Ada pihak mencurigai negara ingin memonopoli ingatan. Namun proses terbuka memberi peluang koreksi bersama. Masyarakat bisa menguji argumen, menilai mana fakta dan mana hanya keyakinan kolektif. Ini tidak nyaman. Luka lama akan terbongkar. Sebagian narasi mungkin runtuh. Tetapi keberanian menatap ulang masa lalu lebih baik daripada membiarkan kabut terus menggantung. Karena sejarah, pada akhirnya, hanya berpihak pada orang yang berani memeriksa kebenaran—bukan pada mitos yang nyaman.