Kontroversi Sutiyoso: Dulu Menolak, Kini Mendukung Pilkada Dipilih DPRD

JAKARTA - Rekam jejak Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta penuh dengan dinamika. Sutiyoso terhitung jadi Gubernur DKI Jakarta dengan cara dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kondisi itu nyatanya tak membuat Sutiyoso puas.

Ia mengkritik proses Pilkada lewat DPRD. Ia menganggap proses Pilkada banyak tekanan. Keluar duit pula untuk lobi-lobi politik. Ia setuju Pilkada dipilih rakyat saja – Pilkada langsung. Belakangan Sutiyoso melihat pelaksanaannya penuh mudarat. Ia berubah pikiran dan dukung Pilkada dipilih DPRD.

Jalan Sutiyoso sebagai pemimpin Jakarta tak mudah. Ia dianggap sebagai figur yang penuh kontroversi. Ia diyakini punya peran penting sebagai Pangdam Jakarta dalam peristiwa berdarah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996. Namun, narasi itu tak membuat langkahnya masuk politik terganggu.

Sutiyoso mampu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta sedari 1997. Pemilihan Sutiyoso dipilih langsung oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Istimewanya Sutiyoso juga dipilih kembali oleh anggota DPRD DKI Jakarta pada 2002.

Kala itu Sutiyoso berhasil diangkat jadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa bakti 2002-2007. Sutiyoso pun mengenang proses pemilihan oleh DPRD mulanya tiada masalah. Ia menilai pemilihannya pada masa Orde Baru (Orba) berjalan lancar. Ia tak mengeluarkan uang sama sekali.

Beda hal dalam pemilihan keduanya pada pada 2002. Sutiyoso menilai pemilihan era reformasi itu oleh DPRD DKI Jakarta penuh dengan intrik politik. Sutiyoso harus keluar banyak uang. Uang-uang itu digunakannya untuk melobi.

Sutiyoso membahasakan ajian itu untuk berjumpa anggota DPR supaya visi misi diterima wakil rakyat dan menang. Kondisi itu membuat hati Sutiyoso bergejolak. Belakangan ia bergerak mengkritik pola pilkada dipilih oleh DPRD. Ia menganggap langkah kepala daerah dipilih DPRD belum sempurna.

Sutiyoso dan partainya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lebih menyarankan kepada pemerintah supaya Pilkada dipilih rakyat saja atau Pilkada langsung. Ajian itu dianggap lebih baik.

Rakyat jadi penentu yang menilai visi misi suatu calon kepala daerah dapat menarik simpati atau tidak. Suatu hal yang dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi.

"Kalau memang ini sudah jadi keputusan, tinggal bagaimana minimalisir kelemahan pemilihan DPRD itu. Saya sendiri punya pengalaman empiris dipilih DPRD. Kita akan terus dapat tekanan, mudah-mudahan cara berpolitik kita makin dewasa," ungkap Sutiyoso sebagaimana dikutip lamandetik.com, 26 September 2014.

Dukung Kembali DPRD

Pilkada langsung memang jadi primadona di mana-mana. Euforia pesta demokrasi dirasakan di seantero negeri. Rakyat jadi paham visi-misi dari calon pemimpinnya. Istimewanya rakyat pula yang menentukan nasib dari kandidat calon pemimpin yang terpilih.

Gema Pilkada langsung kian kuat kala pemerintah mulai menggelar Pilkada serentak sedari 2015. Pilkada serentak mendapatkan sambutan positif. Namun, beberapa kali penyelengaraan Pilkada justru menyadarkan Sutiyoso bahwa pilkada langsung justru banyak mudarat.

Ia yang tadinya mendukung Pilkada langsung kemudian berbalik mendukung Pilkada kembali dipilih DPRD. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menganggap bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya politik yang tak sedikit.

Ongkos kampanye yang dikeluarkan cenderung besar. Narasi itu dianggap Sutiyoso akan membawa masalah dikemudian hari macam korupsi. Alhasil, Sutiyoso mendukung penuh wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap keinginan mengubah Pilkada langsung ke pemilihan di DPRD pada 2024.

Sutiyoso pun menganggap bahwa kemungkinan pemilihan oleh DPRD punya celah curang selalu ada. Bisa keluar dana pula. Namun, Sutiyoso menganggap dana yang dikeluarkan justru lebih kecil dibanding Pilkada langsung.

Narasi itu dianggap Sutiyoso bisa diubah. Sutiyoso pun menyarankan rakyat Indonesia benar-benar menyeleksi wakil rakyat. Kondisi itu karena wakil rakyat dikemudian hari jadi perwakilan mereka. Perwakilan itu yang nantinya memilih langsung kepala daerah.

Proses itu dipandang bisa menghasilkan keputusan yang menghasilkan banyak perubahan besar dan hemat biaya. Namun, tak semua mendukung keinginan Sutiyoso. Banyak yang menganggap wakil rakyat yang sekarang menjabat justru dipandang sebagai tukang stempel. Mereka dianggap tak bisa memilih berdasarkan prestasi, tapi berdasarkan kepentingan Ketua partai politik.

"Karena untuk ongkos kampanye (Pilkada langsung) itu selalu besar. Jujur saja (memang) saya mengeluarkan duit di periode kedua (dipilih DPRD) tapi lebih kecil. Itu untuk melobi mereka (anggota DPRD), undang makan," ujar Sutiyoso sebagaimana dikutip lamantempo.co, 26 Desember 2024.