Kontroversi Luhut Minta KPK Jangan Sering OTT dalam Memori Hari Ini, 21 Desember 2022

JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 21 Desember 2022, pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sering-sering operasi tangkap tangkap (OTT) koruptor jadi polemik. Luhut dianggap lindungi koruptor.

Sebelumnya, Luhut menganggap OTT yang dilakukan KPK kerap berbahaya. Ia memandang kehadiran banyak OTT justru membuat citra negara jadi rusak. KPK hanya bisa menindak saja, tapi tak mampu mencegah korupsi.

Eksistensi KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia tak diragukan. KPK mampu mengendus banyak pejabat yang korupsi. Apalagi, ajian OTT ala KPK yang terhitung efektif. Barang siapa yang kedapatan korupsi, niscaya takkan dilepas.

KPK menganggapnya banyaknya OTT sebagai bentuk prestasi. Bahkan, KPK menginginkan kepada pemerintah supaya terus menambahkan anggota KPK. Kondisi itu karena KPK merasa mampu melakukan OTT pejabat korupsi, bila perlu setiap hari.

Saran itu sempat dianggap sebagai bentuk kesombongan KPK. Kadang juga dianggap sebagai bentuk kegagalan KPK. Banyak yang menilai bahwa penegakan korupsi tak melulu muncul dari penindakan saja. Penegakan korupsi harusnya hadir pula dari langkah pencegahan.

Narasi itu keluar pula dari Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Marves itu menganggap pemerintah Indonesia harus mengedepankan digitalisasi dalam penegakan korupsi. Ia mencontoh digitalisasi dalam sistem operasi pelabuhan.

Langkah itu dipandang Luhut sebagai ajian terbaik memerangi praktek korupsi di sektor maritim. Ia menegaskan bahwa langkah OTT ala KPK tak bagus pada 20 Desember 2022. Langkah itu hanya bikin citra negara buruk saja.

KPK hanya mampu menindak saja, tanpa mampu mencegah banyaknya korupsi terjadi. Ia menganggap KPK jika ingin bersih-bersih cukup di surga saja.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau.”

“Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor)enggakakan bisa main-main. Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua sudahdigitalizekan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” ungkap Luhut sebagaimana dikutip lamankompas.com, 20 Desember 2022.

Kritik Luhut kepada KPK kemudian jadi polemik sehari setelahnya, atau pada 21 Desember 2022. Segenap rakyat merespons pandangan Luhut dianggap membawa aura kemunduran. Luhut dianggap justru memberikan ruang koruptor untuk berpesta garong duit rakyat.

Luhut harusnya bisa membantu pemerintah mendorong perbaikan pelayanan publik. Opsi itu lebih penting daripada meminta KPK tak main OTT. KPK sendiri pun merespons bahwa KPK tak melulu melakukan upaya penindakan saja. KPK juga fokus dalam pencegahan, sekalipun minim.

"Jadi agenda utamanya adalah membenahi pendanaan politik dan meningkatkan efektivitas pengawasan peradilan. Indeks persepsi korupsi yang buruk juga disumbang oleh berbagai praktik korupsi dalam pelayanan publik. Maka yang harus dibenahi adalah pelayanan publik, bukan OTT," ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko sebagaimana dikutip lamankompas.com, 21 Desember 2022.