JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 8 Maret 2018, mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pemberian gelar itu dilakukan karena Megawati punya sumbangsih besar bagi negara.
Sebelumnya, Megawati punya andil besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ia pernah jadi oposisi yang ditakuti Orde Baru (Orba). Ia kemudian jadi Presiden wanita pertama Indonesia.
Megawati memang dikenal sebagai anak proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Narasi itu membuat Megawati dianggap akan mudah saja menjalani kehidupan. Namun, realitanya tak begitu. Ayahnya yang tak lagi berkuasa jadi masalah baru.
Pemerintah Orba bak mengusik trah Soekarno. Akses pendidikan Megawati bak dibatasi. Bahkan, trah Soekarno terlarang masuk dunia politik. Megawati pun tak ingin selamanya hidup seperti dikurung oleh Orba. Ia melakukan gebrakan. Ia memutuskan untuk masuk dunia politik.
Kendaraannya kala itu Partai Demokrasi Indonesia (kemudian: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: PDIP). Belakangan Megawati sampai jadi Ketua Umum PDI. Kondisi itu dianggap Orba sebagai ancaman. Ragam rekayasa supaya Megawati menjauh dari politik dilakukan. Namun, Megawati tak mau mundur.
BACA JUGA:
Ia terus muncul jadi oposisi hingga Orba lengser. Citra Megawati sebagai pemimpin terus tumbuh di era reformasi. Megawati digadang-gadang dapat jadi orang nomor satu Indonesia berikutnya. Kesempatan itu nyatanya terbuka lebar.
Megawati lebih dulu jadi Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sedari 1999. Kemudian, Ia baru naik sebagai Presiden Indonesia sedari 2001. Jejaknya prestasinya sebagai Presiden Indonesia tak sedikit.
Ia jadi otak penting dalam hadirnya lembaga negara macam Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun jago urusan memilih menteri sesuai bidangnya. Jejak itu membuat namanya harum kala sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.
“Bukan pada Wapres saja Ibu Mega menaruh kepercayaan, kepada para menterinya, Ibu Mega memberi kepercayaan penuh. Semua diberi tanggung jawab sesuai keahliannya sehingga masing-masing bekerja sesuai bidang, tidak ada yang bertengkar memperebutkan tugas dan kewenangan.”
“Kalaupun terjadi perbedaan paham di antara para menteri, biasanya Presiden akan memanggil menteri-menteri terkait untuk diselesaikan. Dengan demikian semua menteri bisa berfungsi dengan baik di bawah koordinasi menteri koordinator,” ujar tokoh nasional, Hamzah Haz dalam tulisannya di buku The Brave Lady (2019).
Eksistensi Megawati sebagai mantan Presiden Indonesia tak lantas dilupakan. Jasa-jasanya kerap dikenang. IPDN pun kepincut untuk memberikan megawati gelar kehormatan. IPDN mengakui kenegarawan Megawati. Presiden Indoensia ke-5 itu dianggap pula konsisten menegakkan demokrasi.
Akhirnya, Megawati resmi menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintah dari IPDN pada 8 Maret 2018. Penanugerahan itu ditandai dengan pemberian ijazah. Megawati pun senang bukan main.
Gelar itu bukan dokter kehormatan pertamanya. Sebelumnya, Megawati sudah banyak dapat gelar dokter kehormatan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
"IPDN menimbang Megawati telah berkontribusi dan berjasa kemajuan bangsa serta perkembangan pemerintahan Indonesia. Keputusan senat IPDN perihal kelaikan pemberian gelar kehormatan kepada Megawati memutuskan dan menetapkan memberikan gelar Doktor Honoris Causa atas jasa dan prestasi penyelenggaraan pemerintahan," kata Rektor IPDN, Ermaya Suradinata di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sebagaimana dikutip laman Detik.com, 8 Maret 2018.