Kementerian Teknologi Vietnam akan Blokir Telegram Karena Melanggar Hukum

Ilustras (foto: Unsplash)

JAKARTA - Kementerian Teknologi Vietnam telah meminta penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir aplikasi Telegram karena tidak bekerja sama dalam memerangi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penggunanya. 

Dalam sebuah dokumen pemerintah yang dilihat Reuters dan sudah ditandatangani oleh wakil kepala departemen telekomunikasi di Kementerian tersebut memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir Telegram dan melaporkannya ke Kementerian paling lambat hingga 2 Juni. 

“Kementerian meminta penyedia layanan telekomunikasi untuk menerapkan solusi dan tindakan guna mencegah aktivitas Telegram di Vietnam,” tulis dokumen tersebut.  

Kementerian Teknologi menjelaskan bahwa perintah ini dilakukan atas nama departemen keamanan siber di negaranya, setelah polisi melaporkan bahwa 68% dari 9.600 saluran dan grup Telegram di negara tersebut melanggar hukum. 

Lebih lanjut, dokumen tersebut juga mengklaim grup Telegram di sana melakukan aksi ilegal seperti penipuan, perdagangan narkoba, dan kasus-kasus yang diduga terkait dengan terorisme, serta kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. 

Seorang pejabat Kementerian Teknologi mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut kepada Reuters, dan mencatat langkah tersebut menyusul kegagalan Telegram untuk membagikan data pengguna kepada pemerintah saat diminta sebagai bagian dari penyelidikan kriminal.

Sementara itu di sisi lain, pemerintah Prancis melarang CEO Telegram Pavel Durov meninggalkan negara tersebut tanpa izin resmi. Perintah ini menyusul penangkapan Durov di Prancis pada Agustus 2024 atas dakwaan aktivitas ilegal di Telegram. 

Durov kerap ingin melakukan perjalanan bisnis ke AS terkait dana investasi. Namun menurut kantor kejaksaan Paris kepada POLITICO, "dengan alasan bahwa perjalanan ke luar negeri tersebut tidak tampak penting atau dibenarkan.”