Militer Masuk Ruang Sipil, Akademisi Sebut Gejala Dwifungsi TNI Kian Terlihat

Diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis 4 Juni 2026 (VOI)

JAKARTA — Dosen Hukum Bisnis Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, memperingatkan adanya gejala kebangkitan dwifungsi TNI di tengah semakin luasnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil. Menurutnya, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), keterlibatan TNI dalam sektor pangan, hingga penempatan personel militer di lembaga sipil menjadi alarm serius bagi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis 4 Juni.

Reza menilai perkembangan kebijakan pertahanan saat ini menunjukkan pergeseran peran militer yang tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan negara, tetapi mulai masuk ke berbagai bidang yang selama ini menjadi ranah institusi sipil.

“Publik berharap ada civilian supremacy, supremasi sipil yang kuat. Tapi yang terjadi sekarang justru ruang-ruang sipil pelan-pelan diambil alih militer,” ujar Reza.

Menurutnya, keterlibatan militer dalam urusan pangan, pertanian, hingga pembangunan daerah menunjukkan negara lebih memilih memperluas peran aparat ketimbang memperkuat kapasitas lembaga sipil yang telah memiliki tugas dan kewenangan di bidang tersebut.

Ia juga mengkritik rencana penambahan puluhan ribu personel militer serta pembangunan batalyon baru yang dinilai berpotensi mengambil alih ruang kerja yang selama ini menjadi tanggung jawab kementerian teknis dan tenaga profesional sipil.

“Negara seperti terlihat malas membangun kapasitas sipil. Padahal kita dijanjikan 19 juta lapangan kerja untuk masyarakat sipil, tetapi justru yang diperbanyak adalah rekrutmen militer dan pembangunan batalyon,” katanya.

Menurut Reza, sektor-sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur telah memiliki aparatur sipil, tenaga profesional, serta institusi yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

“Pertanyaannya, mengapa negara harus menggelontorkan anggaran besar untuk dua institusi yang menjalankan fungsi serupa? Bukankah sektor-sektor itu sejak awal sudah memiliki aparatur sipil dan tenaga profesionalnya sendiri?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Reza juga menyinggung kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan sejumlah mantan personel militer. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa latar belakang militer tidak otomatis menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

“Tidak ada jaminan bahwa mereka yang berasal dari militer otomatis punya transparansi dan tata kelola yang baik ketika mengelola anggaran sipil yang besar,” katanya.

Lebih jauh, Reza mengaitkan kondisi Indonesia dengan tren internasional yang menunjukkan meningkatnya pengaruh militer dalam ruang sipil di sejumlah negara. Ia menyebut gejala tersebut pernah terjadi di berbagai negara dan kerap diawali dengan perluasan peran militer melalui kebijakan, birokrasi, maupun sektor ekonomi strategis.

Menurutnya, pola yang berkembang saat ini bukan lagi kudeta militer secara terbuka, melainkan infiltrasi bertahap ke institusi sipil yang pada akhirnya dapat mengubah keseimbangan kekuasaan.

“Strateginya sekarang bukan kudeta terbuka. Militer masuk pelan-pelan ke ruang sipil, merevisi regulasi, mengambil posisi-posisi strategis, lalu tiba-tiba keseimbangan kekuasaan berubah,” ujar Reza.

Ia mengingatkan bahwa melemahnya ruang sipil di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya pengangguran dapat menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi.

“Ketika sipil kehilangan ruang kerja, ekonomi melemah, dan semua urusan diselesaikan dengan pendekatan militer, maka demokrasi kita berada dalam situasi yang berbahaya,” katanya.

Reza juga menilai arah pembangunan pertahanan saat ini perlu dievaluasi agar tidak menjauh dari tujuan utama modernisasi militer, yakni memperkuat kemampuan pertahanan negara dan penguasaan teknologi pertahanan.

“Militer yang seharusnya diperkuat kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan teknologi pertahanannya, sekarang justru semakin sibuk mengurus sawah dan bercocok tanam,” ujarnya.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin memperkuat ketahanan pangan nasional, maka yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan kesejahteraan petani, penguatan pendidikan pertanian, serta akses terhadap teknologi modern bagi masyarakat sipil.

“Petani harus dibuat sejahtera dan menjanjikan bagi anak muda, bukan malah digantikan perannya oleh militer,” kata Reza.

Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah akademisi, pegiat masyarakat sipil, organisasi profesi, serta mahasiswa yang membahas dampak sosial, politik, dan hukum dari rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan perluasan peran militer di sektor sipil.