SBY Tak Setuju dengan Politik Identitas Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam Memori Hari Ini, 7 April 2019

JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 7 April 2019, kritik mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap rencana kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jadi polemik. Kritik SBY diarahkan kepada muatan kampanye Prabowo-Sandi yang akan memainkan politik identitas. 

Sebelumnya, persaingan Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 kian memanas. Jokowi dengan narasi kemajemukannya terus bergaung. Prabowo-Sandi bak menunjukkan diri dengan mengedepankan narasi politik identitas.

Kemunculan dua kandidat kuat dalam Pilpres 2019 membawa aroma persaingan tinggi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Jokowi. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusung Prabowo.

Kehadiran dua nama besar itu disambut dengan antusias rakyat Indonesia. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Publik bak terbelah antara jadi pendukung Jokowi atau Prabowo. Jokowi digambarkan sebagai pemimpin yang mendukung kemajemukan.

Prabowo beda lagi. Ia dipandang sebagai pemimpin yang mengedepankan politik identitas. Semua itu karena pergerakan Prabowo-Sandi mulai mendekat dan bergerilya mencari suara umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia. Aksi itu dianggap ampuh dalam menjaring suara.

Perkaranya aksi politik identitas dapat membawa masalah baru. Rakyat Indonesia bisa terpecah-pecah. Keberagaman yang dulunya jadi kebanggaan bisa hancur. Ketakutan itu berasalan karena politik mulai membawa-bawa urusan agama sebagai bagian dari proses pemilihan.

Narasi ketakutan pun dirasakan oleh mantan Presiden Indonesia, SBY. Ia mulai menyadari kala partainya, partai Demokrat merapat kepada pasangan Prabowo-Sandi. Alih-alih Prabowo-Sandi dianggap mampu menjaga keberagaman sesuai visi Demokrat, SBY justru mencium gelagat berbeda.

Prabowo-Sandi dianggapnya akan membawa aroma politik identitas pada kampanye akbar yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno pada 7 April 2019. Suatu hal yang diyakini SBY akan berdampak buruk untuk Indonesia di masa yang akan datang. Pernyataan itu hadir lewat sepucuk surat bertanggal 6 April 2019.

“Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai pro Pancasila dan pro khilafah. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya.”

“Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu disatu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti,” ungkap SBY sebagaimana dikutip laman tempo.co, 6 April 2019.

Surat dari SBY kemudian jadi polemik pada 7 April 2019. Atau bertepatan pada hari kampanye akbar Prabowo-Sandi berlangsung. Kritik SBY terkait politik identitas Prabowo-Sandi mendapatkan kecaman. Surat itu dianggap bisa melemahkan posisi Prabowo-Sandi.

Suatu kondisi yang membuat Jokowi bisa diuntungkan. Namun, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bahwa kampanye akbar bermuatan politik identitas pada 7 April 2019.

Dahnil menegaskan kampanye yang usung Prabowo-Sandi mengedepankan kebhinnekaan dan inklusivitas. Mereka datang dengan suka cita ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi itu dibuktikan dengan acara kampanye yang berjalan lancar.

"Kampanye tadi sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan, menggembirakan keberagaman yang hadir beragam dari banyak suku dan agama, serta latar belakang, bahkan ada sesi doa lintas agama sebagai simbol toleransi," ujar Dahnil sebagaimana dikutip laman kompas.com, 7 April 2019.