Pengamat Minta Kasus Eks Jampidsus Diusut Transparan, Hukuman Berat Jika Bersalah

Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah (ANTARA)

JAKARTA – Pengamat politik Karyono Wibowo mendesak aparat penegak hukum menuntut hukuman berat terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah apabila terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI) itu menilai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara korupsi dan TPPU merupakan persoalan serius karena menyangkut integritas institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

"Keterlibatan oknum penegak hukum dalam pusaran kejahatan terorganisir berskala masif merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi dan mencederai rasa keadilan publik," ujar Karyono dalam keterangan tertulis Senin, 20 Juli.

Menurut Karyono, dugaan praktik pencucian uang oleh penyelenggara negara merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga penegak hukum.

"Perkara ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak marwah institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh tebang pilih dan proses pembuktiannya harus dilakukan secara transparan," katanya.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual di balik perkara tersebut, serta menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU secara maksimal apabila unsur pidananya terbukti.

Karyono juga mengajak masyarakat dan lembaga antikorupsi untuk terus mengawal proses penanganan perkara agar berjalan secara independen, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin akuntabilitas penegakan hukum.

"Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi untuk terus mengawal kasus ini agar penanganannya bebas dari konflik kepentingan serta menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.