Menkeu Purbaya Akui Kebijakan Efisiensi jadi Biang Kerok Serapan Anggaran Kementerian PU Rendah

Menteri PU Dody Hanggodo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Theresia Agatha/VOI)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, kebijakan blokir anggaran menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jelang akhir tahun.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin menteri sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, melakukan kebijakan tersebut dalam rangka efisiensi.

Purbaya pun mengatakan, kementeriannya telah mencabut blokir anggaran kementerian/lembaga (k/l). Namun, setelah dicabut, k/l tentu memerlukan waktu untuk memulai menyerap belanjanya lagi.

"Iya, ada beberapa hal perlambatan karena perubahan blokir, unblock, segala macam waktu di awal-awal tahun, ya. Sehingga, ketika mulai lagi perlu waktu," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 17 Oktober.

Mantan Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan sebagian besar blokir anggaran sudah dibuka. 

Bahkan, kata dia, Kemenkeu mengikuti permintaan anggaran yang diajukan k/l.

Kemenkeu pun menghitung dengan seksama kemampuan k/l menyerap anggarannya yang telah dibuka blokir. Purbaya pun yakin ketika k/l meminta, maka mereka yakin akan mampu menghabiskannya.

"Tapi, kami ikut dengan angka yang mereka minta. Jadi, enggak ada masalah itu. Kalau mereka minta, pasti mereka mampu. Kalau enggak mampu, pasti enggak minta," terang Purbaya.

Selain Kementerian PU, dua kementerian/badan pemerintahan lainnya juga masuk dalam daftar tiga terendah soal penyerapan anggaran.

Mereka, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

Sementara BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.