Bos BTN Usul Aset BUMN hingga Pemda Dioptimalkan untuk Pembangunan Perumahan di Kawasan Urban

Rumah (foto antara)

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membangun tiga juta rumah per tahun selama masa pemerintahannya. Dimana pembangunan terbagi di desa hingga kawasan urban. Bahkan, Prabowo juga telah membentuk Satgas Perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengaku telah bertemu dengan Satgas Perumahan untuk membicarakan target tersebut. Dia bilang rencananya pembangunan 3 juta rumah itu kuota terbanyak di desa, yakni sebanyak 2 juta unit per tahun.

Kemudian, sambung Nixon, sisanya akan dibangun untuk program rumah subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) di sekitar kawasan urban, dan di kawasan urban.

“Ya FLPP. Dari mulai Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Purwakarta atau kalau ke sana sampai Serang, Cilegon, dan seterusnya,” tutur Nixon kepada wartawan ditulis Rabu, 16 Oktober.

Nixon bilang untuk rumah di kawasan urban, ditargetkan bagi masyarakat dengan pendapatan mulai Rp12 juta sampai Rp15 juta per bulan.

“Jadi orang-orang ini yang kerja di daerah urban, kayak teman-teman nih yang gak punya rumah dekat daerah urban, kalau di kotanya itu sudah gak mungkin. Karena harganya gak terjangkau,” jelasnya.

Khususnya untuk kawasan urban, sambung Nixon, pihaknya mengusulkan kepada Satgas Perumahan Prabowo yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, agar lahan atau aset milik pemerintah dioptimalkan untuk membangun hunian.

“Kita ada usulan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah, lahan-lahan negara, lahan-lahan BUMN untuk dioptimalkan didirikan di atasnya bangunan-bangunan apartemen buat teman-teman kaum urban ini,” ucapnya.

“Contoh nih contoh TOD (transit oriented development) yang di atas kereta api tapi kita buat harganya masih terjangkau gitu ya,” sambung Nixon.

Nixon juga mengaku telah mengusulkan pembangunan hunian di atas tanah-tanah milik pemerintah daerah (Pemda) berupa PD Pasar Jaya. Menurut dia, usulan ini akan menguntungkan karena demand PD Pasar Jaya tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari penghuni yang tinggal di atasnya.

“Yang kedua kita usulkan juga tanah-tanah Pemda yang berupa PD Pasar Jaya. Kan di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai buat pasar. Tapi lebih permanen dan rapi di atasnya apartemen yang katakanlah harganya Rp400 hingga Rp500 juta. Terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” kata Nixon.

“Jadi satu pasarnya ada sisi demand-nya di atasnya gitu ya kan selain masyarakat sekitar. Kedua juga orang punya hunian di atas tanah itu jadi apartemen. Jadi itu bisa diatur di Jakarta, contohnya ada 140 lebih PD Pasar Jaya itu kalau kita mau bangun kan berarti ada 140 tower tuh,” sambungnya.

Nixon mengaku juga telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan Prabowo untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perumahan, dan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Nixon, dengan penghapusan PPN maka harga beli rumah makin terjangkau. Sehingga target 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo bisa tercapai.

“Yang menyebabkan orang enggak bisa beli rumah hari ini bukan DP. Karena DP itu sudah 0 dan 1 persen, sudah lama. Tapi nyatanya kan tetap susah. Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB itu gak bisa pakai kredit, mesti cash. Ada lagi namanya biaya asuransi dan itu kalau di total 20 hingga 21 persen,” kata Nixon.