Dear Capres Terpilih Pemilu 2024, Ini Harapan Pelaku untuk Industri Nikel ke Depan

Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. (Foto: Dok. ANTARA)

JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menyampaikan sejumlah harapan pelaku industri kepada calon presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Rizal merinci hal yang diinginkan pelaku industri antara lain pemerintahan yang baru harus mengkaji seberapa besar kebutuhan produksi nikel dalam negeri per tahunnya.

Hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kebutuhan global dengan kebutuhan dalam negeri sehingga tidak memengaruhi harga nikel.

"Kemudian pemerintah harus fokus pada pengembangan industri lanjutan untuk persediaan bahan bakunya," ujarnya dalam Energy Corner yang dikutip Kamis 15 Februari.

Menurut Rizal, pemerintah harus menyediakan aturan Domestic Market Obligation (DMO) seperti yang sud diberlakukan untuk komoditas batu bara.

Kemudian, lanjut Rizal, pemerintah juga harus melihat semua kebijakan terkait nikel dari sisi pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja dan menyaring teknologi yang masuk ke Indonesia.

"Saring teknologi yang kita maksudkan adalah teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin," sambung Rizal.

Ia juga berharap agar industri pertambangan nikel dan industri pengolahan nikel memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Jangan 100 persen kita impor dari luar negeri sehingga manfaat yang kita dapat kecil sekali," imbuh dia.

Rizal menambahkan jika pada umumnya industrialisasi nikel dan barang jadi kebanyakan masih diimpor dari luar negeri terutama China.

"Umumnya nikel banyak diimpor dari China hampir 100 persen karena mereka sudah siapkan semuanya tinggal pindahkan dan pasang di Indonesia dan juga yang lakukan konstruksinya kebanyakan memang pekerja dari China karena sudah inline pengetahuan dan keahliannya sudah sesuai," beber Rizal.

Terakhir, Rizal juga meminta presiden yang baru agar tegas dalam menindak Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dianggap masih marak dilakukan kendatipun pemerintah telah membentuk satgas.

"Ini cukup meresahkan. Masih jadi masalah sekarang walau satgas sudah terbentuk pemerintah tapi hasilnya di media dan media sosia; masih sering menjadi masalah di daerah-daerah," pungkas Rizal.