Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta memastikan optimalisasi penerimaan negara. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Ada juga dari penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun, serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Nilai selanjutnya dari penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, dan pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (satgas PKH) juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Dari total capaian tersebut, pada tahap VI ini satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Selain itu, turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektare. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
ジャカルタ - プラボウォ・スビアント大統領は、2026年4月10日(金)にジャカルタのインドネシア共和国検事総長複合施設で開催された行政罰金と国家財政の救済、および段階VIの森林地域の再支配の引き渡しを目撃しました。この活動は、自然資源のガバナンスを強化し、国家収入の最適化を確保するための政府の努力の一環です。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
