Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Hadir juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Diantaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat
“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujar Kepala Negara. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," sambung Presiden. (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)
“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998,” ucap Presiden. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
ジャカルタ - プラボウォ・スビアント大統領は、2025年8月31日日曜日、ジャカルタのムルデカ宮殿で、多くの国家機関の指導者および政党の一般議長と戦略的会談を行いました。この会合は、多くの地域でいまだに進行中で完全には沈静化していないデモ状況の真っ只中に行われ、国家政治の統合にとって重要なモメンタムとなった。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
