Komisi XII DPR Restui Anggaran KESDM 2026 Sebesar Rp21,66 Triliun

Rupiah (Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi XII DPR menyetujui anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2026 sebesar Rp21,66 triliun. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp8,12 triliun.

"Pimpinan meminta persetujuan kepada seluruh Anggota Komisi XII DPR-RI terhadap pagu definitif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2026, apakah dapat disetujui?" ujar Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya pada akhir Rapat Kerja bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Rabu, 3 September.

Sebelum disetujui, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memaparkan anggaran ini ditujukan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), dengan anggaran senilai Rp10,1 triliun.

Ia merinci, anggaran ini akan dialokasikan untuk infrastruktur konverter kit petani senilai Rp140 miliar, pengawasan infrastruktur migas senilai Rp21,29 miliar, fasilitas jaringan gas (jargas) non-APBN senilai Rp2,9 miliar, dan tambahan jaringan gas senilai Rp4,8 triliun.

Anggaran tertinggi kedua ditempati oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun.

Ia merinci, anggaran tersebut meliputi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) senilai Rp835 miliar, pengawasan BPBL senilai Rp29,58 miliar, dan listrik desa (lisdes) senilai Rp5 triliun.

Kemudian sebesar Rp1,8 triliun digelontorkan untuk Badan Geologi,, disusu Rp937,6 miliar untuk Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Rp679,7 miliar untuk Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba), dan terakhir Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) sebesar Rp70 miliar.

Sementara itu sumber dana untuk merealisasikan anggaran ESDM terbagi menjadi tiga, yakni rupiah murni sebesar Rp18,36 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,69 triliun, serta Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp0,61 triliun.