Israel Tuduh Hizbullah, Dubes RI: Kami Minta Investigasi PBB, Bukan Alasan

Dubes RI Umar Hadi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. (Tangkapan layar UN Web TV)

JAKARTA - Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Duta Besar Umar Hadi menegaskan Indonesia menuntut investigasi oleh PBB, bukan alasan dari Israel, serta menuntut pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum, terkait dengan serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon yang menyebabkan tiga prajurit tewas dan lima lainnya luka-luka.

Hal itu disampaikan Dubes Umar Hadi dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang diminta oleh Prancis dan Indonesia, menyusul dua insiden yang dialami prajurit TNI di Lebanon dalam kurun waktu 24 jam pada 29 dan 30 Maret lalu.

Prajurit-prajurit tersebut tengah menjalankan tugas sebagai penjaga perdamaian dalam Satgas Konga XXIII-S di bawah mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon selatan.

Dalam serangan Hari Minggu, ledakan proyektil di dekat fasilitas UNIFIL di Adchit Al Qusayr menyebabkan Praka Farizal Rhomadhon tewas, sementara tiga rekannya, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan luka-luka.

Dalam kurun waktu 24 jam berikutnya, dua prajurit TNI atas nama Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan tewas akibat ledakan yang mengenai konvoi pasukan PBB di dekat Bani Hayyan dalam serangan Hari Senin. Sementara dua lainnya, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto luka-luka.

Wakil Tetap Israel untuk PBB Duta Besar Danny Danon dalam pertemuan menyalahkan kelompok Hizbullah atas dua insiden tersebut, menyebut kelompok militan itu sengaja beroperasi di dekat posisi pasukan PBB dan menempatkannya dalam garis tembak langsung yang berbahaya.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa pasukan UNIFIL terkena alat peledak yang dipasang oleh Hizbullah dalam insiden di dekat Bani Hayyan," katanya, dikutip dari UN Web TV (1/4).

"Penembakan posisi UNIFIL di Adchit Al Qusayr (Chital Castle) pada 29 Maret, di mana pasukan penjaga perdamaian tewas secara tragis, dilakukan oleh Hizbullah. IDF tidak menembak di sekitar posisi tersebut," tambahnya.

Dubes Danon mengatakan situasinya komplek dan berubah dengan cepat, menyalahkan Hizbullah dengan melancarkan serangan ke wilayahnya sejak 2 Maret, menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (dalam serangan Israel-Amerika Serikat ke Tehran pada 28 Februari).

Ia menyebut sejak 2 Maret Hizbullah menembakkan lebih dari 5.000 roket dan drone ke Israel. Dubes Danon mengatakan Hizbullah memilih untuk beroperasi dari wilayah sipil Lebanon dan dekat posisi pasukan PBB.

"Itu strategi bagaimana mereka memposisikan peluncur (roketnya). Hizbullah memposisikan senjata, pos komando dan peluncur roketnya di wilayah sipil," jelasnya, sambil menunjukkan peta yang disebutnya menunjukkan posisi peluncur roket Hizbullah di dekat posisi pasukan UNIFIL.

Dubes Danon kemudian mengatakan Israel berkoordinasi dengan UNIFIL, mengirimkan surat resmi pada 22 Maret yang memperingatkan risiko bahaya di sekitar posisi pasukan UNIFIL.

Berbicara setelah Dubes Israel, Watap RI untuk PBB di New York Duta Besar Umar Hadi menegaskan, Indonesia mengutuk serangan terhadap posisi pasukan PBB, menyoroti ulah Israel yang berulang kali melancarkan serangan ke wilayah Lebanon selatan.

"Kita tidak dapat menerima pembunuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian ini. Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia. Ini juga merupakan kerugian besar bagi kita semua, bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi Dewan ini, dan bagi setiap komunitas yang memandang pasukan penjaga perdamaian sebagai simbol harapan dan perdamaian," tegas Dubes Umar Hadi.

"Para pasukan penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat yang dipercayakan kepada mereka oleh Dewan ini. Indonesia mengutuk keras serangan keji terhadap para pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di UNIFIL pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026," urai Dubes Umar setelah menyebutkan satu persatu nama prajurit TNI yang tewas dan terluka.

Israel dan Hizbullah diketahui terlibat konflik dan saling serang yang berulang di wilayah selatan Lebanon. Pasukan Israel diketahui juga beroperasi di dalam wilayah Lebanon selatan. Pada November 2024, Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata yang menghentikan konflik 60 hari.

Bulan lalu, Israel kembali menggelar operasi darat yang diklaimnya terbatas terhadap Hizbullah di Lebanon selatan, sambil terus melancarkan serangan yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon menyebabkan 1.001 orang tewas (termasuk 118 anak dan 79 perempuan) serta menyebabkan 2.584 lainnya luka-luka (termasuk 365 anak dan 414 perempuan).

"Eskalasi saat ini tidak muncul begitu saja. Ini berakar dari serangan berulang kali oleh miluter Israel ke wilayah Lebanon," ujar Dubes Umar, menyoroti tanggung jawab yang menyebabkan zona permusuhan aktif.

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon selatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas tertorial Lebanon," tandasnya.

Dubes Umar menekankan, peningkatan serangan terhadap pasukan PBB di bawah bendera UNIFIL bukan sekadar insiden, tapi sengaja dan bertujuan melemahkan UNIFIL guna menjalankan mandat Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Ia mengingatkan, serangan-serangan yang dialami pasukan PBB merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, menekankan itu bisa menjadi kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

"Karena itu, kami menuntut penyelidikan segera, menyeluruh dan transparan," jelas Dubes Umar.

"Saya ingin mempertegas, kami menuntut investigasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan alasan Israel," tegasnya, meminta Dewan Keamanan PBB mengawal proses investigasi dan menindaklanjuti hasil penyelidikan.

"Kami menuntut para pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum, kekebalan hukum tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh terulang maupun ditoleransi," Dubes Umar menekankan.

Dalam pertemuan itu Indonesia menuntut jaminan tegas dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, guna menjunjung tinggi kewajiban berdasarkan hukum internasional, menghentikan serangan dan perilaku agresif yang membahayakan personel dan properti PBB.

"Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian harus tetap dan terus menjadi prioritas utama," tandasnya.