Prancis-Inggris-AS Bahas Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Pasukan Gabungan di Gaza

Ilustrai warga Gaza. (Twitter/@UNLazzarini)

JAKARTA - Prancis dan Inggris, berkoordinasi dengan Amerika Serikat, sedang berupaya menyelesaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dalam beberapa hari mendatang yang akan meletakkan dasar bagi pasukan internasional di masa mendatang di Jalur Gaza, Palestina.

Dengan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diinisiasi AS belum stabil, perencanaan telah dimulai untuk pasukan internasional guna menstabilkan keamanan di wilayah Palestina tersebut, ungkap dua penasihat senior AS pada Hari Rabu.

Berbicara kepada wartawan di Paris, juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux, mengatakan pasukan semacam itu membutuhkan mandat PBB untuk memberikan dasar yang kuat dalam hukum internasional dan mempermudah proses mendapatkan kontribusi potensial dari negara-negara.

"Prancis bekerja sama erat dengan mitra-mitranya dalam pembentukan misi internasional semacam itu, yang harus diformalkan melalui adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB," ujarnya, melansir Reuters 17 Oktober.

"Diskusi, terutama dengan Amerika dan Inggris, sedang berlangsung untuk mengusulkan resolusi ini dalam beberapa hari mendatang," lanjutnya.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang berunding dengan banyak negara yang tertarik untuk berkontribusi pada pasukan tersebut, ujar seorang pejabat Gedung Putih pada hari Kamis.

"Kami juga sedang berdiskusi tentang potensi resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendukung upaya ini," kata pejabat Gedung Putih tersebut.

Sebelumnya, Paris menjadi tuan rumah perundingan dengan negara-negara Eropa dan Arab lainnya pada 10 Oktober untuk merumuskan gagasan bagi transisi pascaperang Gaza, termasuk bagaimana pasukan internasional dapat dibentuk.

Para diplomat mengatakan pasukan stabilisasi tersebut tidak akan menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB formal yang dibiayai oleh badan dunia tersebut.

Sebaliknya, resolusi Dewan Keamanan dapat mencerminkan tindakan yang diambil oleh badan beranggotakan 15 negara tersebut untuk mendukung pengerahan pasukan internasional guna memerangi geng-geng bersenjata di Haiti.

Resolusi tersebut menguraikan dan memberi wewenang kepada misi dan negara-negara yang berkontribusi pada pasukan tersebut untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan" – kode untuk penggunaan kekuatan – guna melaksanakan mandat tersebut.

"Pasukan stabilisasi akan membutuhkan waktu," ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kepada parlemen pada Hari Selasa.

"Kerangka acuan masih disusun. Ada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembentukan pasukan tersebut, atau saya harap akan ada, tetapi kerangka acuan yang lebih luas belum disepakati," tandasnya.

Di antara negara-negara yang diwawancarai AS untuk berkontribusi pada pasukan tersebut adalah Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Azerbaijan, kata para penasihat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Saat ini juga terdapat hingga dua lusin pasukan AS di wilayah tersebut untuk membantu mempersiapkan operasi, yang berperan sebagai "koordinasi dan pengawasan", kata mereka.

Italia telah secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk ambil bagian.

Sedangkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam pidato Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September, jika ada resolusi PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau lebih pasukan di Gaza untuk membantu mengamankan perdamaian.

Diketahui, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang bulan lalu dengan suara mayoritas memilih untuk mendukung deklarasi yang bertujuan untuk memajukan solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB.