Israel Ingin Kuasai 70 Persen Wilayah Gaza, Menlu Sugiono: Kita Harus Stop!

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, niat Israel untuk menguasai 70 persen wilayah Jalur Gaza harus distop, menekankan Indonesia tetap pada sikapnya, Palestina harus merdeka dalam kerangkan Solusi Dua Negara.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI, menanggapi rencana Israel untuk menguasai 70 persen wilayah Jalur Gaza, seperti diutarakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Kita tetap dalam posisi menolak dan mengecam rencana tersebut," kata Menlu Sugiono usai pertemuan bilateral dengan Menlu Madagaskar Alice N’Diaye di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (3/6).

PM Netanyahu dilaporkan telah memberikan arahan kepada Israel Defense Forces (IDF) untuk menguasai 70 persen Jalur Gaza,

dalam pernyataan berbahasa Ibrani yang disampaikan pada konferensi yang diadakan oleh Akademi Kepemimpinan Ein Prat.

"Saat ini, kami sepenuhnya menguasai 60 persen wilayah Jalur Gaza dan arahan saya adalah untuk mencapai 70 persen," kata Netanyahu dalam rekaman acara yang ditayangkan oleh Channel 12, melansir The Times of Israel

Menlu Sugiono mengatakan, hal tersebut juga menjadi bahasan Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan

"Ini adalah langkah-langkah ilegal yang dilakukan Israel," kata Menlu Sugiono.

"Kita harus stop!" tegasnya.

"Bagi kita, intinya Palestina harus merdeka dalam kerangka Solusu Dua Negara," tandas Menlu Sugiono.

Bulan lalu, Netanyahu mengakui Israel telah menguasai 60 persen wilayah di Jalur Gaza, jauh lebih banyak daripada yang seharusnya dikuasainya.

Peta yang dikeluarkan Israel pada Bulan Maret menunjukkan area terlarang baru di luar 53 persen wilayah Gaza yang dikuasai Israel setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh AS pada Bulan Oktober 2025.

Area terlarang tersebut, yang ditandai pada peta dengan garis oranye, mencakup sekitar 11 persen wilayah Gaza di luar "Garis Kuning" yang membatasi bagian Gaza yang diduduki oleh pasukan Israel sejak gencatan senjata.

Area tersebut membatasi hampir dua pertiga wilayah Gaza secara keseluruhan.

Dikutip dari CNN, Presiden Trump dalam unggahannya di Truth Social pada 4 Oktober 2025 untuk pertama kalinya membagikan peta garis penarikan pasukan Israel sesuai dengan rencana perdamaian yang diusulkannya pada Oktober 2025. Pasukan Israel akan ditarik mundur ke wilayah di belakang Yellow Line dalam fase pertama gencatan senjata di Jalur Gaza. Gencatan senjata Gaza diketahui berlaku mulai 10 Oktober 2025.

Akhir bulan lalu, Israel dilaporkan memindahkan blok kuning penanda yellow line ke arah barat di sepanjang Jalan Salah Al Din – rute utama yang menghubungkan utara dan selatan Jalur Gaza.

The New Arab mengutip laporan media berbahasa Arab melaporkan, tentara Israel telah mengubah apa yang disebut Garis Kuning di Jalur Gaza menjadi perbatasan baru, melalui pendirian puluhan pos militer baru.

Sedangkan laporan Arabi21 mengatakan kehadiran pos-pos pemeriksaan tersebut berarti kehadiran militer di daerah tersebut tidak lagi bersifat sementara dan secara efektif mengubah Garis Kuning menjadi perbatasan baru.

Sejak Israel menetapkan Garis Kuning pada Bulan Oktober, tentara telah menargetkan dan membunuh setiap warga Palestina yang mendekatinya, dan telah menggunakan area kosong di sekitarnya untuk mendirikan pos-pos militer.

Menurut laporan, lampu jalan telah dipasang di sekitar pos-pos tersebut, dan dapat dilihat dari bagian barat Gaza yang lebih tinggi.

Pos-pos terdepan tersebut sebagian besar terletak di zona penyangga antara Rafah dan Khan Younis, dengan pos-pos lainnya di daerah Ma’an dan Bani Suheila, serta di sebelah timur Deir al-Balah, al-Bureij, Shujaiya, dan al-Maghazi.

Selama enam bulan sejak gencatan senjata, pasukan Israel telah menggeser garis gencatan senjata yang telah disepakati di Gaza ke arah barat, memperluas zona kendali mereka dan membuat keadaan yang tidak menentu semakin berbahaya bagi warga Palestina, lapor The Guardian.

Yellow Line yang disepakati dalam gencatan senjata yang dimediasi AS seharusnya bersifat sementara sambil menunggu penarikan pasukan Israel lebih lanjut, tetapi gencatan senjata yang sebagian dipatuhi tersebut terhenti setelah fase pertamanya di tengah perselisihan mengenai pelucutan senjata Hamas, dan pemboman Gaza yang terus berlanjut oleh Israel.

Sejak saat itu, garis kuning telah bergeser maju di beberapa tempat, memperluas wilayah yang dikuasai militer jauh melampaui 53 persen wilayah Gaza yang tersirat dalam peta gencatan senjata asli.

Menurut lembaga penelitian Forensic Architecture, pada Bulan Desember Israel telah menguasai 58 persen wilayah Gaza dan terus bergerak maju.

Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan kepada Anadolu, Israel telah menggeser garis tersebut sejauh 8 hingga 9 persen ke wilayah Gaza, sehingga meningkatkan area yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60 persen.

Perubahan tersebut telah mengurangi ruang yang tersedia bagi warga Palestina menjadi sekitar 38 persen dari wilayah kantong tersebut, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah.

Kondisi ini memicu gelombang pengungsian baru, khususnya di Khan Younis, Gaza timur, dan sebagian Gaza utara, karena keluarga-keluarga pindah lebih jauh ke barat untuk menghindari tembakan.

Hal ini juga disertai dengan serangan udara, penembakan artileri, dan tembakan langsung yang telah menewaskan dan melukai warga Palestina, seringkali dengan klaim mendekati atau melintasi garis asli.

Sedangkan Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan otoritas Israel telah memperkenalkan batas baru di luar Garis Kuning, yang disebut oleh tim kemanusiaan sebagai "garis oranye."

"Sekarang ada garis warna lain. Garis yang disebut garis oranye telah diperkenalkan kepada rekan-rekan kemanusiaan kami," kata Dujarric.

Para pejabat dan analis memperingatkan bahwa batas-batas yang terus berubah berisiko menjadi kenyataan de facto di lapangan.

Hamas sebelumnya juga memperingatkan perubahan ini. Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, langkah Israel melanggar ketentuan gencatan senjata yang ditengahi oleh para mediator Oktober lalu.

"Berlanjutnya pelanggaran ini melelahkan warga sipil dan membatasi kehidupan mereka," kata Qassem, seraya menyerukan para mediator untuk turun tangan dan memastikan kepatuhan, melansir The National.

"Kami menganggap pihak Israel dan para mediator bertanggung jawab atas berlanjutnya pelanggaran ini dan pelanggaran hak-hak rakyat Gaza dalam berbagai cara, tegas Qassem.

"Serta berlanjutnya kebijakan yang melelahkan warga sipil, menghambat pergerakan mereka, dan membatasi kehidupan mereka," tandasnya.