Target 60.000 Dokter Baru di 2029, AIPKI Pacu Penguatan Mutu Pendidikan

JAKARTA - Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter dan tenaga kesehatan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah identifikasi sejumlah fakultas kedokteran yang siap membuka program studi spesialis dan subspesialis berbasis universitas, baik secara penuh maupun parsial.

Tentu saja upaya ini melibatkan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Program ini ditargetkan mampu menghasilkan 60.000 dokter baru pada tahun 2029.

Ketua Umum AIPKI, Wisnu Barlianto menekankan pentingnya kesiapan lulusan dokter dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, telemedisin, serta penerapan pendekatan interprofesional dalam layanan kesehatan.

"Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masyarakat," ujar Wisnu dalam rapat kerja pengurus AIPKI periode 2025–2028, di Jakarta, Selasa, 22 Juli.

AIPKI juga menaruh perhatian besar terhadap pemerataan layanan kesehatan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) melalui pengembangan pendidikan afirmasi dan pemberdayaan peserta didik spesialis tingkat akhir.

Untuk menyukseskan program ini, Wisnu perlunya sinergi lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya terus memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan kedokteran internasional melalui program riset bersama, pertukaran mahasiswa dan pengajar, serta pengembangan kurikulum berbasis praktik berbasis bukti.

Lebih lanjut, AIPKI menyoroti pentingnya standardisasi pendidikan kedokteran, penguatan sistem uji kompetensi nasional yang adaptif, serta perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa dari daerah kurang terlayani.

AIPKI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan kedokteran, termasuk laboratorium digital, rumah sakit universitas sebagai wahana utama pendidikan, serta penguatan sistem manajemen mutu melalui akreditasi nasional dan internasional.

Dukungan dari pemerintah daerah juga dinilai sangat krusial, terutama dalam hal peran rumah sakit daerah sebagai rumah sakit pendidikan utama.

Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah rasionalisasi retribusi praktik mahasiswa, yang selama ini dinilai cukup membebani institusi pendidikan.

"Melalui langkah-langkah strategis ini, AIPKI yakin bahwa pendidikan kedokteran Indonesia akan mampu menghasilkan tenaga dokter yang profesional, humanis, dan siap melayani bangsa dengan integritas tinggi," pungkas Wisnu.