オブザーバー:政府はハッシュタグ#AdiliJokowiから#KamiBersamaSukataniまでの要素を捕まえるのに失敗しました
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
ジャカルタ - パラマディーナ大学の政治コミュニケーションオブザーバー、ヘンドリ・サトリオ(ヘンサット)は、ソーシャルメディアで#AdiliJokowi、#KamiBersamaSukatani、#IndonesiaGelap、#KaburAjaDuluなどのハッシュタグが台頭することに対する政府の態度に懸念を表明した。
ヘンドリは、政府が運動の本質を理解していないと述べた。彼によると、この運動は単なる普通のハッシュタグではなく、「行動に呼びかける」か、コミュニティから行動するように呼びかける。
「はい、明らかに多くの人が心配しています。支配者は、人々の社会運動をハッシュタグに限定されていると見ていますが、#KaburAjaDulu、#KamiBersamaSukatani、#IndonesiaGelap、#AdiliJokowiは、ハッシュタグだけでなく、行動への呼びかけです」と、Xの個人アカウント@satriohendriから引用されたヘンサは言いました。
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
社会行動や運動を通じてコミュニティによって表明された条件は現実的です、それを過小評価しないでください。YouTubeのJangkrik Bos ala Hensaチャンネル、私が路上でビジネス俳優と話したプレイリストを見てください、苦情は同じです
ヘンサットというおなじみの男は、彼が逆効果だと考えた政府の対応も強調した。政府は実際には防御的であり、ハッシュタグに載っている人々の声を無視したと判断されました。
「さらに悪いことに、このハッシュタグの行動への呼びかけは、実際には悪いコミュニケーションで応答されました。政府は防衛的であり、人々の行動を矮小化し、状況を否定している。実際、このハッシュタグは状況に対する不安の表現です」と彼は言いました。
ヘンサットは、社会行動や運動を通じてコミュニティによって表明された願望は過小評価されるものではないと強調した。彼によると、今日の国民の声と批判は、インドネシア政府がコミュニティが感じている状況を無視する傾向があることを本当に示しています。
「人々が社会的行動や運動を通じて表明する条件は現実的です、それを過小評価しないでください」とヘンサットは言いました。
「YouTubeのJangkrik Bos ala Hensatチャンネル、私が路上でビジネス俳優と話したプレイリストを見て、苦情は同じです」と彼は続けた。
ヘンサットはまた、社会運動に対応するアプローチを変更するよう政府に強く促した。彼は、軽蔑的な態度は国民の信頼を悪化させるだけであり、良好なコミュニケーションは問題を理解して解決するための架け橋となり得ると強調した。
「繰り返しになりますが、これらのハッシュタグの出現は、現政権がコミュニティに対して実施しているコミュニケーションのパターンが悪化する傾向があるという証拠です」と彼は結論付けました。