Dalam beberapa pekan belakangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang tak henti membuat dunia terkejut. Aksinya menginvasi Venezuela dan menahan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, menuai pro dan kontra. Menurut Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (AS) itu punya alasan kuat mengapa melakukan aksi tersebut.

***

Salah satu alasan Donald Trump menginvasi Venezuela adalah dugaan keterlibatan dalam kartel narkotika. “Ini bukan aksi yang tiba-tiba. Pada 2020, ada dua sepupu istri Maduro yang ditangkap di AS; mereka mengaku terlibat dalam jaringan narkotika. Menurut sistem hukum di AS, Maduro dan Cilia diduga terlibat. Ini terjadi pada periode pertama Donald Trump menjadi presiden. Dia berkeyakinan bahwa Maduro berada di belakang kartel narkotika, makanya dia melakukan tindakan itu (menangkap Maduro),” ujarnya.

Selain alasan itu, ada juga dugaan motif ekonomi karena Venezuela adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, alasan ini dalam pandangan Teguh agak lemah. Ia lebih cenderung pada alasan keamanan. “Venezuela memberikan bantuan secara langsung kepada rival AS, yakni Rusia dan China, dalam hal penyediaan energi,” ungkap Teguh Santosa.

Hal lain yang tak kalah menyedot perhatian adalah inisiatif Donald Trump yang mengusung Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ini adalah sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Begitu penjelasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Dalam forum itu, Prabowo menandatangani Charter BoP. Dokumen ini adalah kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas muslim, terkait situasi di Palestina.

Teguh optimis melalui BoP penyelesaian konflik di Palestina dan Israel akan lebih cepat terealisasi. “Gaza dan Palestina saya kira akan lebih baik dengan adanya dewan ini,” katanya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto saat wawancara khusus di kantor VOI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 23 Januari 2026.

Bagaimana Anda mengamati sepak terjang Donald Trump beberapa waktu terakhir ini?

Dalam teori pembuatan kebijakan luar negeri, ada tiga hal yang memengaruhi. Pertama, dinamika global atau eksternal. Kedua, dinamika internal atau domestik. Dan yang ketiga disebut sebagai idiosinkratik pemimpin—yaitu sikap, kepribadian, serta pengalaman panjang dari masing-masing pemimpin di tiap negara.

Kita saat ini sedang membicarakan idiosinkratik seorang Donald Trump, bukan membicarakan AS secara umum, karena keduanya berbeda. AS adalah negara yang sudah solid dengan hukum dan aturan yang ada, di mana siapa yang bisa memanfaatkan ruang publik akan berganti-ganti setelah pemilihan presiden. Trump terpilih menjadi presiden ke-45 dan ke-47. Situasinya tentu berbeda dengan saat Obama (ke-44) dan Joe Biden (ke-46) memimpin.

Sekarang kita langsung melihat yang dilakukan Trump terhadap Venezuela. Bagaimana Anda mengamatinya?

Sebelum Venezuela menjadi perhatian, kebijakan tarif dagang Trump sempat menjadi sorotan banyak pihak, namun soal itu relatif sudah melandai. Yang menjadi pertanyaan orang sekarang adalah mengapa Trump menginvasi Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro serta Cilia Flores dalam sebuah operasi besar.

Alasannya adalah peran Maduro yang dianggap signifikan menurut Trump dan undang-undang AS dalam dugaan keterlibatan kartel narkotika. Perlu dicatat, mengaitkan Maduro dengan narkotika itu sebenarnya bukan keputusan (awal) Donald Trump semata.

Sejak kapan AS ingin menangkap Maduro? Apakah baru-baru ini saja atau memang sudah lama?

Ini bukan aksi yang tiba-tiba. Pada tahun 2020, ada dua sepupu istri Maduro yang ditangkap di AS dan mereka mengaku terlibat dalam jaringan narkotika. Berdasarkan sistem hukum di AS, Maduro dan Cilia diduga terlibat. Kejadian ini ada pada periode pertama Donald Trump memimpin. Ia berkeyakinan bahwa Maduro berada di belakang kartel narkotika, itulah mengapa ia melakukan tindakan tersebut (menangkap Maduro).

Trump melihat AS di era Obama dan Joe Biden sedikit melemah di panggung global. Apalagi ia melihat Venezuela memberikan bantuan secara langsung kepada rival AS, yaitu Rusia dan China, dalam hal penyediaan energi.

Apakah inilah yang menjadi alasan utama Donald Trump menginvasi Venezuela?

Alasan utamanya adalah faktor keamanan. AS merasa didekati musuh dari "halaman belakang" mereka, dalam hal ini melalui Venezuela. Kalau soal narkoba itu masih debatable (bisa diperdebatkan), sebab pasokan narkotika terbanyak sebenarnya bukan dari Atlantik atau Venezuela. Tapi alasan itu bisa digunakan.

Saat ini, ada yang melaporkan kekuatan militer China sudah bisa mengimbangi militer AS, bahkan ada yang menyebut kekuatannya sudah melampaui AS. Contoh yang paling sering dibicarakan adalah perbandingan pesawat F-35 dengan pesawat Chengdu J-20. Ada yang memprediksi pada tahun 2027 nanti China akan jauh lebih kuat dengan rasio 12:1 terhadap AS.

Memang Venezuela bukan lawan seimbang bagi AS. Namun, bagaimanapun juga, menculik seorang presiden dan istrinya dalam keadaan hidup tanpa ada korban dari pihak penculik adalah sebuah operasi yang luar biasa.

Ada pihak yang menduga motivasi AS menginvasi Venezuela ini motifnya ekonomi, menguasai sumber minyak, tanggapan anda?

Saat Hugo Chávez memimpin pasca menang pemilu di Venezuela, dia melakukan nasionalisasi perusahaan migas AS dan Eropa berdasarkan UU Hydro Carbon. Ini mengecewakan AxxonMobil dan Chevron. Namun hubungan Chevron dengan pemerintah Venezuela masih bagus. Berbeda dengan AxxonMobil. Akhir persoalan di bawa ke Mahkamah Internasional dan Venezuela diputuskan bersalah karena memutus kontrak sepihak. Tapi hukumannya ringan, membayar 10% dari nilai kontrak. Bagi Chávez tak soal bayar penalty, yang penting perusahaan asing itu kabur. Padahal sejak lama perusahaan AS yang membangun infrastruktur migas di Venezuela. Saat Chávez memutus hubungan dengan perusahaan minyak AS, infrastruktur migas tak bisa terawat baik, akhirnya mempengaruhi lifting (produksi minyak). Dulu sempat 3-4 juta barrel / hari sekarang di bawah 1 juta barrel/ hari. Akhirnya minyak yang ada tak punya nilai ekonomi. Sementara pemerintah yang berkuasa punya program mengentaskan kemiskinan dan menyejahterahkan rakyat. Diversifikasi ekonomi belum sempat dilakukan.

Jadi Venezuela amat tergantung pada minyak?

Ya begitulah realitasnya, belum lagi tantangan untuk mengolah cadangan minyak di sana lebih besar. Pertama karena minyak mentahnya lebih solid, jadi perlu teknologi untuk mengolah minyak mentah di sana. Dan kedua perlu perusahaan yang berani menghadapi ancaman sanksi dari AS kalau masuk ke Venezuela. Dan negara yang bisa itu Rusia, China, dan Iran.

Kabarnya Indonesia juga masuk lewat Pertamina?

Pertamina tak masuk langsung, tapi melalui perusahaan lain (Maurel & Prom). Tapi belum produksi, prosesnya masih pemetaan. Saat jumpa Duta Besar Venezuela belum lama ini, saya tanya di mana sumur minyak Maurel & Prom. Dia bilang di daerah Maracaebo. Di Venezuela minyaknya dari timur ada di Delta Orinoco (Orinoco Belt) sampai ke barat; Danau Maracaebo.

Invasi yang dilakukan Trump di Venezuela apakah tidak akan menjadi preseden dan akan dilakukan di belahan bumi lain?

Ini bukan kejadian pertama yang dilakukan AS, jadi sebelum Trump juga sudah ada. Inilah realitas politik dunia saat ini, kalau Anda kuat bisa melakukan apa pun, dan kalau Anda lemah ya mati saja. Hal lain yang dilakukan oleh Trump adalah doktrin Monroe. Ini adalah kebijakan luar negeri yang proklamirkan oleh Presiden AS James Monroe pada 2 Desember 1823. Inilah bentuk dukungan AS pada negara-negara di Amerika Latin, Amerika Tengah dan Karibia untuk merdeka dari penjajahan negara Eropa; Spanyol, Portugis, dll. Di abad ke 17, 18 yang berkuasa bangsa-bangsa Eropa, sekarang kondisinya terbalik bangsa Eropa bergantung pada proteksi AS. Konsep Western Hemisphere (belahan bumi barat) melebar sampai ke Eropa Barat, di luar itu bukan negara Western Hemisphere. Ketika Trump teriak soal Greenland, walaupun dia sudah merevisinya karena sudah ada pembicaraan terbaru soal itu. Soalnya gambaran keamanan itu mencakup Greenland.

Sebelum isu Trump ingin mencaplok Greenland, Kanada juga mau dicaplok, tapi penolakan amat keras bagaimana Anda mengamatinya?

Trump ini menyentil anggota NATO, yang mendapat proteksi namum mainnya sama orang lain. Pemerintah Kanada yang baru, dekat dengan China. Negara-negara ini menghadapi dilemanya masing-masing. Sekarang negara-negara Barat berkeluh kesah atas tindakan Donald Trump. Nah inilah yang dirasakan oleh negara-negara berkembang selama ini. Saya berharap dari fenomena Donald Trump ini akan muncul kesadaran baru, saat mereka selamat dari Donald Trump bisa lebih rendah hati. Dan menganggap negara berkembang bukan negara yang satu level di bawa mereka.

Soal Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Trump, bagaimana Anda melihatnya?

Ini adalah kepanjangan tangan PBB namun inisiatornya Trump. Dia membentuk sebuah lembaga yang komunal yang anggotanya lebih sedikit. Untuk negara yang ingin bergabung ada tarifnya, ini untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan. Dalam politik gertak itu biasa, seperti dia bilang akan menyerang Iran. Untung pemerintah Iran kuat, dukungan yang diberikan CIA, Mossad tak bisa menumbangkan pemerintahan Iran. Jadi saya lihat meski banyak pihak yang pusing dengan aksi Trump di panggung politik global, apa yang dia lakukan ada juga manfaatnya bagi pihak tertentu.

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini apakah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif?

Menurut saya, ini sejalan. Saat berpidato di Sidang Umum PBB September lalu, Presiden Prabowo menyatakan siap mengirim 20.000 tentara untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan konflik di Palestina dan Israel. Jadi, Indonesia mengakui hak keberadaan Palestina dan juga Israel sebagai negara. Namun, hubungan diplomatik dengan Israel tidak ada karena negara tersebut melakukan penindasan atas bangsa Palestina. Di sisi lain, ada juga negara yang menolak keras kehadiran negara Israel, yaitu Iran.

Seperti apa masa depan Gaza dan Palestina pasca terbentuknya Dewan Perdamaian yang digagas Trump?

Dewan ini memang inisiatornya adalah Trump, namun ia lahir dari resolusi PBB. Saya kira Gaza dan Palestina akan lebih baik dengan adanya dewan ini. Tapi yang perlu dicatat, di Palestina sendiri terdapat faksi-faksi yang belum bisa bersatu; ada Fatah, Hamas, dan faksi lainnya. Semoga perdamaian di Gaza lebih cepat terwujud setelah terbentuknya Dewan Perdamaian ini.

Apa pesan dan saran Anda pada diplomat Indonesia untuk menindaklanjuti perjanjian yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo di Davos?

Soal Palestina sudah jelas, selalu ada di dalam playbook kita. Dengan adanya Board of Peace ini, ruang geraknya menjadi baru, sehingga kita bisa lebih optimal membela masyarakat Palestina yang ditindas Israel.

Dalam pidatonya di Davos, saya mengapresiasi Presiden Prabowo karena beliau tidak terbawa oleh sentimen yang disampaikan pemimpin sebelumnya saat berpidato. Beliau justru menyampaikan hal-hal elementer yang seharusnya memang kita kerjakan. Saya kira itu cerdas; bahwa tidak ada pembangunan tanpa stabilitas. Beliau juga berbesar hati mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Tugas diplomat kita adalah menyimak kembali pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum. Dalam masa kepemimpinannya, saya yakin Prabowo akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sudah dipaparkannya itu. Beliau sudah menyampaikannya kepada dunia, maka ini harus menjadi pegangan para pejabat dan pengambil kebijakan. Kalau tahun depan tidak ada perubahan berarti, maka kinerja mereka patut dipertanyakan.

Teguh Santosa: Media dan Wartawan yang Profesional

Selain sebagai dosen di sejumlah kampus dan peneliti di GREAT Institute, Teguh Santosa dipercaya menjadi Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). “Saya bertugas membantu pemilik media siber yang menjadi anggota JMSI untuk bisa membangun perusahaan media yang profesional,” ujar pria kelahiran Medan, 30 Juli 1975 ini.

Ukuran sebuah media siber bisa menjadi profesional bagi Teguh tidak terlalu muluk, yang penting bisa menjadi institusi yang menjadi sumber penghidupan bagi wartawan dan karyawan yang bergabung di media tersebut.

Tantangan media saat ini menurut beliau adalah bagaimana menciptakan jurnalisme yang berkualitas. “Catatan saya sebenarnya banyak soal pers saat ini. Namun yang paling penting adalah soal jurnalisme berkualitas. Ini pekerjaan berat, bagaimana kita bisa menghasilkan wartawan yang bisa memproduksi karya yang berkualitas. Karakternya harus lahir dan keterampilannya (skill) harus dibangun. Dan taraf hidup wartawan harus dibantu lewat perusahaan pers masing-masing,” papar dosen Hubungan Internasional di UIN Ciputat, LSPR, dan Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini.

Menurut Teguh, ada korelasi yang signifikan antara perusahaan pers yang profesional dan hasil karya pers yang berkualitas. “Memang ada keterkaitan antara perusahaan pers yang profesional dengan karya pers yang berkualitas. Pekerjaan saya di situ, membantu teman-teman pemilik media siber menjadi media yang berkualitas. Dan tantangannya tidak mudah,” tegasnya.

Tantangan lain yang tak kalah menantang saat ini, lanjut Teguh Santosa, adalah kemajuan teknologi yang bisa memudahkan sekaligus melenakan. “Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan bisa berpengaruh positif pada jurnalisme, namun bisa juga sebaliknya. Soalnya ini bisa membuat wartawan jadi malas dan tidak kritis. Karena itu, seorang wartawan harus cermat,” ujar pakar geopolitik dan hubungan internasional ini.

Memilih Jalan Berbeda

Sebelum menjadi dosen dan peneliti, Teguh adalah seorang wartawan. Koran Rakyat Merdeka (Jawa Pos Group) adalah media tempatnya berkarya setelah menyelesaikan studi dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dari media ini, ia banyak belajar dan menimba pengalaman, termasuk menjalankan tugas kewartawanan ke mancanegara. “Saya suka membaca dan jalan-jalan. Saya suka melihat sejarah, karena sejarah bisa memandu kita untuk meniti jalan ke depan,” kata Teguh yang melanjutkan studi S2 di University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Amerika Serikat pada tahun 2007 sampai 2009. Ia mendapat beasiswa International Fellowships Program (IFP) dari Ford Foundation.

“Saat mengawali perkuliahan di Hawaii, hal pertama yang ditekankan oleh profesor saat itu adalah seorang futurolog itu harus mencintai sejarah. Karena sejarah itu adalah cermin. Saat melihat candi atau peninggalan bersejarah lainnya, kita bisa menyaksikan betapa hebatnya manusia di era itu yang bisa membuat bangunan yang mampu bertahan beratus atau beribu tahun,” terangnya.

Saat melakukan tugas jurnalistik ke berbagai belahan dunia, ia banyak mendapatkan pengalaman penting. “Tugas pertama saya ke luar negeri sebagai seorang wartawan adalah ke Afghanistan (2001). Saat itu sudah ada enam wartawan Indonesia yang ingin menuju ke Afghanistan, termasuk salah seorang dari Rakyat Merdeka, namun mereka tertahan di Pakistan. Setelah itu, saya ditugaskan juga ke Afghanistan,” terangnya.

Karena rekan sejawatnya tak berhasil menembus Afghanistan lewat Pakistan, Teguh tak mau mengalami kejadian serupa. Ia memilih jalan lain untuk masuk ke Afghanistan. “Kalau saya mengikuti jalan yang sama, akan tertahan juga di Pakistan. Lalu saya memilih jalan lain lewat Uzbekistan. Ada jalan yang dibangun oleh tentara Soviet yang melintasi Sungai Amu Darya,” kisahnya. Perjalanan dan tugas jurnalistik ini tak hanya diterbitkan untuk media yang mengutusnya, namun juga dibukukan dengan judul Di Tepi Amu Darya.

Selain ke perbatasan Afghanistan, Teguh Santosa juga pernah ditugaskan untuk meliput perang yang berkecamuk di Irak. Kali ini ia juga tak mau mengikuti jalur biasa yang digunakan sejumlah wartawan Indonesia, yakni masuk melalui Yordania. “Melihat kondisi hubungan Yordania dan Irak saat itu, saya memilih jalur dari Damaskus, Suriah. Perjalanan ke Irak tersebut saya tulis dalam buku dengan judul Di Tepi Sungai Eufrat,” ujar Teguh yang sudah melakukan perjalanan jurnalistik ke Korea Utara, Korea Selatan, China, Prancis, Italia, Maroko, Venezuela, dan banyak negara lainnya.

"Memang Venezuela bukan lawan seimbang bagi AS. Namun, bagaimanapun juga, menculik seorang presiden dan istrinya dalam keadaan hidup tanpa ada korban dari pihak penculik adalah hal yang luar biasa,"