Menteri PKP Siapkan 20.000 Rumah untuk Buruh, 100 Unit Pertama akan Diserahkan 1 Mei

Penandatanganan MoU oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menaker Yassierli dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk pembangunan 20.000 rumah bagi buruh. (Theresia Agatha/VOI)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan 20.000 rumah untuk buruh.

Nota kesepahaman ini dilakukan bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis, 10 April.

Ara mengatakan, akan memberikan 100 rumah pertama bagi buruh pada 1 Mei 2025, yang mana bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

"Yang ini kami sepakati 1 Mei (penyerahan kunci) 100 rumah, titiknya di sekitar Jakarta. Nanti bisa ada 3-4 tempat," ujar Ara.

Menurut Ara, program ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Semoga itu adalah suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menaker Yassierli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PKP lantaran sudah memberikan perhatian kepada buruh.

"Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa, kepedulian luar biasa kepada serikat buruh, serikat pekerja, teman-teman buruh, teman-teman pekerja," tuturnya.

Yassierli bilang, pihaknya akan berkoordinasi dengan serikat buruh terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan subsidi rumah tersebut.

"Dan insyaallah tadi kami juga ada target yang sudah ditetapkan. Ini juga (akan dibahas) internal di serikat pekerja, serikat buruh," jelas dia.

Menurut Yassierli, penyerahan 100 rumah pertama bagi buruh pada 1 Mei mendatang tersebut merupakan awalan yang baik.

Dia berharap, program tersebut terus berjalan ke depannya, mengingat jumlah pekerja formal dan informal di Tanah Air mencapai sekitar 200 juta orang.

"Saya yakin program ini akan berlanjut terus. Karena jumlah total pekerja atau buruh itu yang formal ada sekitar 60 juta, kemudian total yang informal ada 140 juta. Dan kami yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," pungkasnya.