JAKARTA – Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mulai memberlakukan kenaikan tarif pada seluruh impor produk perdagangan dari Kanada dan Meksiko sebesar 25 persen, dan dari China sebesar 10 persen per 1 Februari lalu. Hal ini yang disebut telah memicu terjadinya perang dagang di antara dua negara adidaya di bidang ekonomi, yakni AS dan China.
Keputusan yang diambil Trump sejatinya tidak mengagetkan. Sebab saat masa kampanye, Trump telah mengancam untuk menaikkan tarif perdagangan, tidak saja untuk memastikan kerjasama negara-negara yang dikenai tarif guna menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia berbahaya untuk memproduksi fentanyl, tetapi sekaligus untuk mendorong manufaktur domestik dan meningkatkan pendapatan pemerintah federal.
Benar saja, ketiga negara tersebut ternyata tidak membuang waktu dalam menanggapi pengumuman tarif Trump. Kanada bereaksi lebih dulu dengan mengumumkan tarif 25 persen pada produk-produk Amerika yang pada akhirnya bernilai 155 miliar dolar Kanada. Reaksi ini disambut beberapa provinsi Kanada dengan mengambil langkah-langkah tambahan. Perdana menteri Ontario dan British Columbia telah meminta gerai-gerai provinsi yang mengimpor minuman beralkohol untuk berhenti membeli persediaan di negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Republik- atau di negara bagian AS mana pun- dalam kasus Ontario.
Demikian halnya dengan China. Kementerian Perdagangan China menyebut Beijing akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya. Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa “tidak ada pemenang dalam perang dagang atau perang tarif” dan melapor ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Reaksi keras pemerintah China dibuktikan dengan mematok tarif 10 persen terhadap import minyak dan alat-alat pertanian dari AS dan 15 persen terhadap impor batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS.
Lantas bagaimana imbas perang dagang kedua negara itu bagi Indonesia? Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa pemerintahan baru Indonesia di bawah Prabowo Subianto juga akan terdampak atas kebijakan tarif Trump. JIka tarif ini tidak berjalan dengan baik atau berdampak buruk bagi banyak negara di dunia, maka ekonomi Indonesia berpotensi terkena imbasnya dan akan mengalami kesulitan.
Sebab, ekspor barang Indonesia ke China maupun yang langsung ke AS akan menjadi semakin mahal. Sebagai catatan, ekspor Indonesia ke AS melonjak 15,3 persen di era Trump dari US$16,14 miliar pada 2016 menjadi US$18,62 miliar pada akhir 2020. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan empat tahun terakhir era Barack Obama yang hanya naik 8,52 persen.
“Jika barang yang diekspor Indonesia ke China, AS, maupun negara lainnya menjadi lebih mahal, maka barang-barang Indonesia berpotensi tidak laku di pasar internasional dan salah satu caranya untuk mengantisipasi hal ini yakni dengan mendevaluasi nilai tukar rupiah. Tapi bila hal itu dilakukan, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki utang dalam bentuk dolar AS akan semakin terbebani dan memperburuk neraca keuangan perusahaan,” terang Faisal, Senin 24 Maret 2025.
Melihat era kepimimpinan Trump periode pertama pada 2017-2020, jumlah Investasi Asing Langsung (FDI) dari AS ke Indonesia terpantau terus mengalami penurunan dibandingkan era Joe Biden. Perusahaan AS mungkin lebih fokus pada pasar domestik, mengurangi investasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari AS ke Indonesia mengalami penurunan dari 2017 hingga 2020 (masa kepemimpinan Trump). Pada 2017, realisasi investasi PMA dari AS sebesar US$1,99 miliar, lalu secara konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya dan hanya menjadi US$0,75 miliar pada 2020.
“Kalau ini kembali terjadi di masa era pemerintahan Trump kedua dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional akan semakin sulit terjadi baik dalam hal Infrastruktur, lapangan kerja, hingga transfer teknologi,” tambah Faisal.
Menurut dia, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengantisipasi dampak perang dagang AS dan China. Pertama, pemerintah harus mengidentifikasi terlebih dahulu produk apa yang bisa ditingkatkan pembeliannya (diimpor) dari Amerika Serikat. Kedua, jika tidak banyak produk yang bisa diimpor, pemeringah bisa memobilisasi sektor swasta di Indonesia untuk investasi di Amerika Serikat karena pastinya akan banyak peraturan yang dideregulasi oleh Trump, termasuk pengurangan pajak atau fasilitas lain, untuk menarik investor dari luar Amerika Serikat.
“Kerjasama dengan AS di bawah Trump sekarang ini memiliki pakem bahwa setiap uang atau fasilitas yang diberikan, akan membuat negara itu lebih aman, lebih sejahtera dan lebih kuat," jelasnya. Nah bagaimana caranya agar setiap kerjasama yang dibuat dengan AS itu ‘dibungkus’ dengan frame bahwa hal itu juga akan menguntungkan mereka, bukan sekadar pemberian bantuan cuma-cuma dari AS,” tutur Faisal.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu mendiversifikasi pasar produk Indonesia, tidak hanya terpaku pada Amerika Serikat tetapi juga ke negara maju lain yang selama ini kurang jadi prioritas, seperti negara-negara anggota G7, BRICS, atau Uni Eropa. “Kita jangan melakukan diversifikasi pasar yang random, tapi tetapi ke negara-negara maju yang jumlah kelas menengahnya setara atau bahkan lebih besar dari AS,” tukasnya.
Mengisi Kekosongan Pasar
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengungkapkan, dampak pertama perang dagang AS dan China yang langsung terasa bagi Indonesia adalah ketidakpastian pasar global. Ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan tekstil, akan menghadapi tekanan karena melemahnya permintaan dari kedua negara tersebut. Selama ini AS dan China adalah dua dari lima mitra dagang terbesar Indonesia.
“Ketika mereka sibuk saling memukul dengan tarif tinggi, rantai pasokan global ikut terguncang. Barang-barang yang biasanya mengalir bebas kini terhambat oleh hambatan tarif dan regulasi baru. Akibatnya, eksportir Indonesia akan merasakan imbas dari melambatnya perdagangan global,” katanya.
Tapi bila dilihat lebih dalam, perang dagang tersebut juga membuka jendela kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh kedua negara. Misalnya, produk-produk pertanian dan manufaktur yang biasanya diekspor China ke AS kini menghadapi tarif tinggi. Di sinilah Indonesia bisa masuk sebagai alternatif pemasok. Produk seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan punya peluang besar untuk merebut pasar AS yang sedang mencari sumber baru di luar China. Begitu juga sebaliknya, barang-barang yang sebelumnya diimpor China dari AS kini bisa digantikan oleh produk Indonesia, terutama di sektor pertanian seperti kedelai dan jagung.
“Indonesia bisa mengambil peluang itu terutama untuk produk-produk elektronik. Tapi, itu hanya akan terwujud jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk. Artinya, Indonesia harus mampu menekan biaya produksi dan harga produk agar bisa mengisi kekosongan pasar AS yang ditinggalkan China. Selain itu, perjanjian multilateral juga sangat krusial untuk memperluas jaringan perdagangan internasional. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam persaingan global ini,” beber Esther.
Dia mengatakan, ada peluang lain yang lebih strategis dan bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia, yakni relokasi investasi. Pasalnya, diperkirakan banyak perusahaan multinasional yang sebelumnya berbasis di China mulai mempertimbangkan untuk memindahkan pabrik mereka ke negara lain untuk menghindari tarif AS. Berdasarkan pengalaman perang dagang AS dan China yang terjadi pada 2019, Vietnam menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan.
Dengan memanfaatkan kedekatan geografis dan banyaknya perjanjian perdagangan, Vietnam diprediksi akan kembali menjadi tujuan transit produk-produk China menuju pasar AS. Vietnam memang sempat menjadi bintang dalam menarik investasi ini, tetapi Indonesia dengan pasar domestik yang besar, tenaga kerja yang melimpah, dan potensi sumber daya alam yang kaya juga memiliki kesempatan yang sama.
“Sayangnya, tantangan seperti birokrasi yang berbelit, infrastruktur yang belum merata, dan kepastian hukum yang sering dipertanyakan membuat Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang ini. Di sinilah pentingnya kebijakan yang cerdas dan responsif. Pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat dengan reformasi struktural yang mendukung kemudahan berbisnis,” tukas Esther.
Dia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam negeri. Pemerintah harus menjadikan perang dagang AS dan China sebagai momentum untuk mendorong diversifikasi ekonomi dalam negeri yang selama ini bergantung pada ekspor komoditi mentah. “Dengan kondisi global yang tidak menentu, inilah saatnya untuk menggenjot industri hilirisasi, meningkatkan nilai tambah produk sebelum diekspor,” imbuhnya.
Memanfaatkan Keanggotaan BRICS
Sementara itu, dilansir CNBC Internasional, Direktur Kawasan untuk Asia The Economist Intelligent Unit (EIU), Duncan Innes-Ker menilai, kelompok negara ekonomi berkembang atau yang dikenal dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Africa) termasuk Indonesia yang baru bergabung bisa mendapat keuntungan dari dari perang dagang AS dan China. Menurutnya, bila anggota BRICS membuat tindakan yang tepat, maka mereka bisa memanfaatkan masalah ini untuk mengedepankan agenda perdagangan negara masing-masing.
“Anggota BRICS memiliki sebuah kepentingan dalam membangun dunia dengan berbagai negara yang mengisi peran kepemimpinan. Maka dari itu, mereka akan mencari cara untuk memanfaatkan ketegangan untuk membangun profil BRICS,” ungkapnya.
Seperti diketahui, BRICS selama ini sudah lama menolak dominasi institusi internasional. Tapi, kurangnya persatuan menghalangi para negara anggota menghasilkan satu solusi alternatif. Kini, dengan perang tarif yang diambil Donald Trump yang dapat merugikan setiap anggota, BRICS memiliki tujuan baru untuk maju bersama.
“Negara anggota BRICS mungkin bisa menegosiasikan berbagai kesepakatan dagang dengan banyak negara. Apalagi, latar belakang gejolak perdagangan global juga bisa menguntungkan pasar-pasar berkembang dengan cara yang lebih nyata,” ujar Innes-Ker.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda juga melihat keanggotaan Indonesia di BRICS akan memberikan keuntungan untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat. Keanggotaan BRICS yang juga mencakup negara-negara Timur Tengah bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar ke kawasan tersebut.
“Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar. terlebih sekarang dengan adanya perang dagang AS dan China yang berpotensi menyebabkan ekonomi global melambat dan tentu berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia,” kata dia.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
