JAKARTA - Beberapa bulan terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan berat juga memicu kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis, investor, dan masyarakat umum. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus anjlok, bahkan Bursa Efek harus mengambil Langkah trading halt (kebijakan bursa untuk menghentikan perdagangan saham sementara Waktu) setelah anjlok lebih dari 5 persen.
Jika Lima tahun lalu langkah itu penyebab utamanya pandemi. Tapi sekarang ini ada banyak faktor penyebab. Selain kondisi ekonomi dalam negeri, daya beli masyarakat yang menurun, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS, serta penurunan pendapatan pajak menjadi beberapa indikator yang menunjukkan betapa kompleksnya masalah ekonomi yang sedang dihadapi negeri ini.
Tapi juga factor eksternal seperti tak kunjung diperbaikinya penegakan hukum, kepastian hukum sehingga meruntuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga mereka menarik dananya keluar. Juga karena faktor geopolitik dunia, dan dampak perang dagang antara Amerika dan Cina.
IHSG, yang menjadi barometer kesehatan pasar modal Indonesia, tercatat mengalami penurunan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, IHSG turun hingga 5% dalam sebulan, menembus level terendah dalam setahun terakhir. Penurunan IHSG memicu kepanikan investor dan mereka menarik dananya keluar. Analis menyebutkan bahwa ketidakpastian global, seperti kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) dan ketegangan geopolitik, menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen investor. Selain itu, kekhawatiran akan perlambatan ekonomi domestik juga membuat investor asing menarik dana mereka dari pasar saham Indonesia.
Di sisi konsumsi, daya beli masyarakat terus mengalami penurunan. Daya beli masyarakat menurun. Informasi dari lembaga riset dari sebuah supermarket yang menemukan gejala, ada penurunan pembelian susu formula untuk bayi. Padahal konsumen susu formula adalah konsumen fanatik dengan merek tertentu. Tetapi kondisi itu berubah mereka beralih ke produk yang lebih murah harganya, terjadi pergeseran yang menandakan ada penurunan daya beli masyarakat.
Selain itu Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat menjadi hanya 4,2% pada kuartal kedua tahun ini, turun dari 5,1% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng, gas, dan bahan bakar minyak (BBM), telah membebani anggaran rumah tangga. Selain itu, upah riil yang stagnan sementara inflasi terus naik membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga terus merosot, bahkan sempat menyentuh level Rp16.800 per dolar AS, level terendah dalam empat tahun terakhir. Melemahnya rupiah dipicu oleh aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia, serta permintaan dolar AS yang tinggi untuk impor dan pembayaran utang luar negeri. Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi di pasar valas setiap hari dan menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah, namun tekanan terhadap mata uang nasional masih tetap tinggi.
Pendapatan pajak mengalami penurunan. Terutama terlihat di dua bulan awal APBN Sehingga dipastikan defisit anggaran, makin membengkak. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Februari 2025 hanya Rp 187,8 triliun. Total penurunan penerimaan pajak sekitar 30,1 persen dibanding tahun lalu.
Pemerintah juga menghadapi tantangan serius dalam hal penerimaan negara. Realisasi pendapatan pajak hingga September 2023 hanya mencapai 75% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya aktivitas ekonomi dan menurunnya keuntungan perusahaan-perusahaan BUMN. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah membengkak, memaksa pemerintah untuk memangkas belanja dan mencari sumber pendapatan baru.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut dua penyebab realisasi penerimaan pajak Januari - Februari 2025 turun. Menurutnya, disebabkan karena ada penurunan harga komoditas andalan ekspor Indonesia, sawit dan batubara. Kedua, adalah karena kendala dari sisi administrasi.
Namun pemerintah masih menyangkal ada penurunan kondisi ekonomi ini, pemerintah masih belum mengakui adanya perlambatan dan pelemahan dinamika ekonomi nasional. Padahal, penerimaan pajak terpantau mengalami penurunan. Investor saham juga hengkang dan menarik dananya, perusahan-perusahaan besar pindah ke kawasan yang dinilai ramah bagi investor dan bisnis.
Pakar pajak dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, menilai penurunan pendapatan pajak dan kondisi pelemahan ekonomi Indonesia secara umum lebih disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah saat ini, yang ternyata berdampak pada tak bergeraknya ekonomi.
"Karena anggaran di instansi dan Lembaga dipotong besar-besaran banyak kegiatan yang terpaksa berhenti, jadi banyak kegiatan dan bisnis terhenti. Misal Kementerian PU karena anggaran tidak ada maka tidak ada kegiatan perbaikan jalan tidak ada kontraktor yang dipekerjakan, ujungnya tidak ada pengusaha yang bayar pajak. tidak ada pendapatan yang masuk ke negara. Demikian juga tidak ada sewa hotel, karena anggaran dikurangi untuk itu, maka tidak ada pekerjaan dan event organiser yang bayar pajak," kata Roni dihubungi VOI, 23 Maret.
Ia menyarankan Presiden Prabowo harus mengambil langkah untuk memulihkan ekonomi misal mengambil langkah progresif, untuk mengatasi kondisi ini. Ia menyarankan Presiden melihat kembali dampak kebijakan pengetatan itu, yang ternyata punya dampak kemana-mana.
PHK dan Penurunan Pendapatan Kaum Menengah
Di sektor riil pun tidak luput dari dampak krisis ini. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, teknologi, hingga ritel. Seperti terlihat PHK ribuan buruh PT. Sritex. Perusahaan-perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja karena menurunnya permintaan dan tingginya biaya produksi. Kaum menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, juga mengalami penurunan pendapatan. Banyak pekerja profesional yang harus menerima pemotongan gaji atau kehilangan pekerjaan sama sekali.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi Indonesia? Beberapa analis menyebutkan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari kombinasi faktor eksternal dan internal. Di tingkat global, kenaikan suku bunga AS dan perlambatan ekonomi dunia telah menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan. Sementara itu, di dalam negeri, ketergantungan Indonesia pada impor dan utang luar negeri, serta kurangnya diversifikasi ekonomi, membuat negara ini rentan terhadap guncangan eksternal.
Pemerintah dan otoritas terkait telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini, seperti menaikkan suku bunga, memberikan insentif fiskal, dan memperkuat program perlindungan sosial. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi krisis ekonomi. Perlu adanya langkah-langkah struktural jangka panjang, seperti meningkatkan produktivitas sektor riil, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tanpa upaya serius dan terkoordinasi, pemulihan ekonomi Indonesia mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi, mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Harapannya, dengan kerja sama semua pihak, Indonesia dapat melewati masa sulit ini dan bangkit kembali dengan lebih kuat.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
