Sri Mulyani Ungkap Penyusunan RAPBN 2025 Sudah Disetujui Jokowi dan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Dok. ANTARA)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pihaknya sudah mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Kita melakukan rapat untuk penyusunan, proses penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu presiden dan wapres serta kabinet terpilih," ujarnya usai rapat terbatas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN tahun 2025 secara daring, Senin, 5 Agustus.

Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi dan presiden terpilih mengenai situasi ekonomi makro baik dari sisi global dan nasional yang akan memengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan RAPBN 2025.

Adapun seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak, lifting gas.

"Nanti sebagian substansi dari RAPBN finalnya disampaikan bapak presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR," ujarnya.

Bendahara negeri itu menambahkan, untuk postur APBN 2025 sudah dilaporkan kepada presiden dan presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR dalam hal ini melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih, Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih." ucapnya.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut sudah masuk dalam postur APBN 2025.

Untuk beberapa policy-policy khusus nanti akan disampaikan Presiden Jokowi maupun presiden terpilih pada saat beliau memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024.

Sri Mulyani menambahkan, proses transisi saat ini berjalan dengan baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Dan juga mengenai program-program detail sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," katanya.