SURABAYA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai persepsi publik mengenai adanya polarisasi di antara lembaga penegak hukum harus segera direspons pemerintah. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memicu kembali pembelahan politik menjelang Pemilu 2029.
Pernyataan itu disampaikan Gus Lilur menanggapi beredarnya meme di media sosial yang menggambarkan pembagian kubu antara sejumlah institusi negara. Meski dikemas sebagai humor, ia menilai meme tersebut mencerminkan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Saya tertawa membaca meme itu, tetapi kemudian merasa prihatin. Di balik kelakarnya, ada potret tentang bagaimana rakyat memandang hubungan antarpenegak hukum saat ini," kata Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis 16 Juli.
Menurut penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu, persepsi publik yang mengaitkan institusi penegak hukum dengan kelompok politik tertentu tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai narasi semacam itu dapat memperuncing polarisasi politik yang sebelumnya pernah terjadi pada dua pemilihan presiden terakhir.
Gus Lilur mengingatkan bahwa apabila persepsi tersebut terus berkembang, bukan hanya masyarakat yang akan terbelah, tetapi juga muncul anggapan bahwa aparat penegak hukum ikut berada dalam kubu-kubu politik tertentu.
"Kalau persepsi ini terus mengeras, pembelahan politik bisa kembali terjadi dengan skala yang lebih besar. Ini harus dicegah sejak sekarang," ujarnya.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting untuk memastikan seluruh institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional dan tidak dipersepsikan berada dalam kepentingan politik tertentu.
Menurut Gus Lilur, kepala negara harus hadir sebagai pemersatu seluruh institusi negara, bukan menjadi bagian dari kelompok mana pun.
"Presiden harus berdiri di atas semua golongan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa seluruh aparat bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan faksi tertentu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gus Lilur juga menyoroti maraknya spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait sejumlah kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Ia menilai berbagai asumsi liar muncul karena rendahnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak cukup dijawab melalui konferensi pers atau bantahan semata, tetapi membutuhkan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sebagai salah satu solusi, Gus Lilur mengusulkan Presiden Prabowo mempertimbangkan penataan ulang koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan. Ia mengusulkan agar mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali diberi kepercayaan memimpin Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Selain itu, ia juga mengusulkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dilibatkan sebagai wakil menteri koordinator karena dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
"Figur-figur yang memiliki integritas dan dipercaya publik perlu dihadirkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," ujarnya.
Gus Lilur juga meminta pemerintah mengevaluasi struktur Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurutnya, satgas tersebut tetap diperlukan untuk mengawal penyelamatan aset negara, namun tata kelolanya perlu diperkuat agar lebih akuntabel.
VOIR éGALEMENT:
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa memandang latar belakang institusi pelaku.
"Oknum aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya harus diproses sesuai hukum, apa pun seragamnya dan siapa pun pelindungnya," kata Gus Lilur.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur berharap pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sehingga narasi polarisasi yang berkembang di media sosial tidak berubah menjadi kenyataan politik.
"Jangan sampai rakyat merasa tidak lagi memiliki tempat untuk berharap kepada institusi negara. Yang harus dibangun adalah keyakinan bahwa semua aparat bekerja untuk Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu," pungkasnya.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
