Gini Rasio Jakarta Turun Jadi 0,423, Pramono Akui Belum Puas 

ILUSTRASI ANTARA/Aditya Pradana

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang mencatat gini ratio Jakarta pada September 2025 sebesar 0,423. Angka ini menurun dibanding Maret 2025 yang berada di level 0,441.

Meski demikian, Pramono mengaku belum sepenuhnya puas dengan capaian tersebut. Penurunan gini rasio yang terjadi saat ini dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah.

"Bagi Jakarta ini penting banget untuk menekan Gini Ratio. Walaupun saya masih belum terlalu puas dengan penurunan itu, karena angka yang digelontorkan oleh Pemerintah DKI Jakarta menangani Gini Ratio ini kan cukup tinggi, hampir Rp2 triliun," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat, 6 Februari.

Pramono menekankan, pengendalian ketimpangan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, sejumlah program bantuan sosial dan pendidikan dipastikan tetap berjalan meski sempat terjadi penyesuaian anggaran dana bagi hasil.

"Gini ratio adalah salah satu prioritas saya. Maka kenapa kemudian yang tidak boleh dikurangi, yaitu Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, pemutihan ijazah, dan sebagainya, walaupun ada pemotongan dana bagi hasil (DBH) kemarin," ujar Pramono.

Oleh sebab itu, Pramono mengaku akan lebih menggencarkan upaya untuk lebih menurunkan angka ketimpangan di Ibu Kota. Hal ini mulai dari pembenahan infrastruktur dan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang lebih ditingkatkan.

"Ya caranya yang pertama adalah memperbaiki infrastruktur yang dimiliki oleh Jakarta. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah, dan itu sudah kami lakukan," tutur Pramono.

Ia mencontohkan, skema bantuan pendidikan di Jakarta memiliki cakupan yang relatif besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Salah satunya melalui program KJP yang menyasar ratusan ribu siswa.

Pramono berharap, dampak dari belanja sosial dan pendidikan tersebut bisa terlihat lebih signifikan pada rilis data tahun berikutnya. Ia optimistis perbaikan kebijakan yang berjalan dapat menghasilkan penurunan ketimpangan yang lebih tajam.

"Mungkin enggak banyak provinsi, kalau dilihat persentasenya, yang memberikan, misalnya kayak KJP, hampir 707.520 siswa, itu kan gede banget. Angkanya Rp1,6 triliun. Kemudian juga KJMU dan sebagainya. Saya meyakini untuk memotong gini ratio, pendidikan menjadi kata kuncinya," jelas Pramono.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta menurun pada September 2025. Penurunan ini terjadi seiring dengan membaiknya tingkat kemiskinan di Ibu Kota.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto menyampaikan, gini rasio Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 0,423. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 0,441 atau menurun 0,018 poin.

Ia menjelaskan, penurunan gini rasio menunjukkan jarak pengeluaran antara kelompok penduduk berpendapatan tinggi dan rendah semakin menyempit.

"Hal ini berarti gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin sempit. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di semua kelompok masyarakat," kata Kadarmanto dalam keterangan persnya, Kamis, 5 Februari.

Meski membaik, ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada dalam kategori sedang jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia.