Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Risiko PPN 12 Persen

Ilustrasi pajak (Pixbay)

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah. Said menyatakan, PDIP mendukung kebijakan tersebut sebagai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sekaligus pelaksanaan APBN 2025.

Menurut Said, ada sejumlah mitigasi risiko yang dapat diwujudkan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat.

"Jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Said dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember.

Kedua, subsidi BBM, subsidi gas LPG, subsidi listrik untuk rumah tangga miskin yang diperluas hingga rumah tangga menengah. Termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

"Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Empat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 kebawah, serta rumah susun," paparnya.

Kelima, pemerintah harus mempertebal bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah. Keenam, melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. "Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri," jelasnya.

Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. Serta meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

"Sembilan, memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting dibawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen," pungkasnya.