Prabowo Soroti Akses Kelautan Jadi Sumber Daya Ekonomi Biru dalam KTT D8

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D-8 di Istana Kepresidenan, New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

JAKARA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti akses kelautan yang dimiliki delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8 dapat menjadi sumber daya ekonomi biru (blue economy), dalam Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) D-8.

Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D-8, Presiden menyampaikan D8 memiliki potensi yang sangat besar, terutama pada sumber daya maritim sebagai kekuatan kolektif yang dapat menjadi gerakan transformatif bersama.

"Potensi besar lain yang sering kita lupakan adalah sumber daya maritim kita bersama. Dengan akses ke kelautan utama dunia, seperti Atlantik, Mediterania, Hindia dan Samudra Pasifik, semua negara D8 diposisikan secara unik untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi biru," kata Presiden Prabowo dilansir ANTARA, Kamis, 19 Desember.

Presiden menekankan negara anggota D-8 mewakili blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,81 triliun dolar AS pada 2023.

Prabowo, yang mengutip dari proyeksi dari lembaga Price Waterhouse Coopers, mengatakan bahwa semua negara anggota D-8 yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki, akan berada di antara 25 negara dengan ekonomi terbesar pada 2050.

Kemudian khusus pada sumber daya maritim, Kepala Negara merinci total nilai industri perikanan di dunia mencapai 600 miliar dolar AS.

"Kita bisa membayangkan jika kita berkonsentrasi dalam memanfaatkan ekonomi biru, ekonomi kita benar-benar akan kuat," kata Prabowo.

Presiden Prabowo mengajak negara anggota D8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama demi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat.

Selain itu, Prabowo juga ingin menerapkan secara efektif kesepakatan dagang preferential trade agreement di antara negara anggota.

"Kita juga harus menetapkan prosedur pabean yang disederhanakan dalam perdagangan Intra-D8," kata Presiden.

Presiden mengatakan jaringan ekonomi halal harus diperkuat, mengingat kelompok D-8 memiliki populasi dengan jumlah penduduk muslim rata-rata di atas 100 juta orang.