Hasto's Case Makes Noise, PDIP: Poor President Prabowo, Just Ordered 2 Months Has Been Issued

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja secara proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi dalam penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Said menilai, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, serta ada ketidakpastian hukum maka akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember.

Ketua Banggar DPR RI itu mengaku mendapat laporan dari pelaku pasar bahwa ekonomi saat ini tengah lesu. Sehingga dia menyayangkan apabila kegaduhan politik dan hukum menganggu stabilitas ekonomi nasional, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.

Di sisi lain, Said mengatakan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

"Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," kata Said.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak menjaga kehidupan kebangsaan, agar bisa membuahkan harapan. Serta menjaga optimisme bahwa bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

Chairman of the PDIP DPP Said Abdullah, hopes that the Corruption Eradication Commission (KPK) can work proportionally and protect its institution from intervention in handling the case of PDIP Secretary General Hasto Kristiyanto who was named a suspect related to the Harun Masiku case.

Said assessed that if national life continued to be noisy and polemic disproportionately, legal affairs could be in the brain of atik, and there would be legal uncertainty, negative perceptions would be made by the people and market players.

"Even though we are facing an economic situation that will not be easy going forward. Our middle class has slumped, there have been a number of layoffs. The market is waiting for the direction of economic policy from the President Prabowo government, especially regarding economic policy. Give a conducive atmosphere, there is legal certainty so that the government can work well," Said told reporters, Saturday, December 28.

The chairman of the Banggar DPR RI admitted that he received a report from market participants that the economy is currently sluggish. So he regretted that political and legal noise disrupted national economic stability, especially since the government of President Prabowo Subianto had just started running.

"Frankly, a number of parties communicated with me, economic actors hoped that clear policies would be needed from the government. It's a pity that President Prabowo, who has only ruled for two months, must face the legacy of the problem, and become a prolonged commotion," said Said.

On the other hand, Said said, global investors are starting to have hopes for President Donald Trump who is creating negative sentiment towards the rupiah. It is very likely that President Trump will also impose tariffs on trading partner countries.

"China's economy is slowing down, even though China is Indonesia's largest trading partner. This will be a threat to our export products to the United States," said Said.

"In our country, we are constantly noisy, I am afraid that investors will choose to leave Indonesia for a moment, especially investment in the portfolio sector, and the price is very expensive for the national economy. Even though President Prabowo needs investment partners to open job opportunities for the people, and provide added value to the national economy," he added.

Therefore, Said invites all parties to maintain national life, so that it can produce hope. As well as maintaining optimism that this nation can get a better life in the future.

"I also hope that the government can build clear public communication, to the people, to investors in one vocal point, and not all parties speak which is confusing, so that the main message does not arrive," he concluded.