Dunia dalam Ancaman Ketahanan Pangan

JAKARTA - Bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2035, dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non-produktif (65 tahun keatas). Di periode itu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin. Jadi tidak mengherankan jika presiden Prabowo merasa penting mengusung tema ketahanan pangan dalam pidatonya di forum-forum internasional seperti forum APEC dan ke sejumlah negara dalam lawatan perdananya sebagai presiden.

Dia ingin mengingatkan potensi dan dampak keamanan pangan di tengah situasi iklim ekstrim (anomaly iklim) seperti El-Nino dan La-Nina, juga pemanasan global. Ditambah kondisi geopolitics dunia yang saat ini menghadapi perang, seperti perang Rusia-Ukraina, perang di Myanmar, Burkina Faso, Ethiopia, Sudan dan perang di kawasan Timur Tengah antara Israel- Palestina yang menyeret tak tanggung 10 negara tetangganya seperti Iran, Irak, Mesir, Qatar, Suriah, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Libanon. Belum lagi perang dagang kalau tidak tidak dianggap perang dingin antara Cina dan Amerika. Sehingga dunia saat ini menghadapi kontraksi ekonomi.

Kondisi ini memaksa dunia harus bersiap menghadapi kurang pangan bagi rakyatnya. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam Seminar Nasional di Lemhanas RI pada Oktober 2022 pernah menyampaikan bahwa diperkirakan sekitar 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan.

Sehingga bonus demografi yang terjadi di Indonesia, bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia yang jumlah penduduknya per 30 Juni 2024 sebesar 282.477.584 jiwa. Maka penting bagi Presiden Prabowo untuk menyiapkan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Diakui Prabowo dalam pidatonya di depan forum CEO Summit APEC bahwa sebanyak 25 persen penduduk Indonesia terancam kelaparan. Data BPS juga mengkonfirmasi jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, angka ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Oleh karena itu Prabowo Subianto dalam programnya, focus untuk meningkatkan gizi anak dan swasembada pangan. Dengan fokus pada peningkatan gizi anak dan swasembada pangan, Presiden Prabowo ingin mengarahkan Indonesia dapat memanfaatkan momentum bonus demografi untuk kemajuan. Kesejahteraan generasi muda dan kemandirian pangan adalah kunci keberhasilan Indonesia menuju era emas pembangunan.

Sebab tidak ada nilainya jika bonus demografi berisi SDM yang tidak unggul dan berkualitas. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan unggul perlu meningkat gizi dari asupan yang diberikan. Maka Prabowo ingin menggenjot gizi ini dengan program makan siang gratis untuk siswa sekolah.

Dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, saat peringatan Hari Gizi Nasional mengingatkan, kecerdasan manusia sangat erat kaitannya dengan asupan gizi. Seorang anak yang mengalami gangguan akibat kekurangan iodium dan zat gizi akan mengalami kehilangan kecerdasan sebesar 10 – 50 IQ point. Anak dengan kecerdasan rendah ini dikhawatirkan akan menjadi beban di masa mendatang. Selain itu gizi juga memiliki hubungan erat dengan angka kematian anak di bawah 5 tahun.

Peningkatan Gizi Anak dan Swasembada Pangan

oleh karena itu Prabowo Subianto, dalam visi pembangunan nasionalnya, telah menekankan pentingnya peningkatan gizi anak sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan ini.

Memprioritaskan program peningkatan gizi anak melalui berbagai pendekatan antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini sebelumnya telah dikembangkan sejak Presiden Susilo Yudhoyono, pemberian makanan tambahan yang kaya nutrisi seperti telur, ikan, dan sayuran berbasis lokal. Fokus ini diberikan pada anak-anak di wilayah pedesaan dan terpencil.

Upaya Fortifikasi Pangan: yakni meningkatkan kandungan gizi dalam bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, dan garam dengan tambahan zat besi, yodium, dan vitamin D. Upaya pendidikan gizi bagi ibu hamil dan balita: Kampanye nasional digencarkan untuk memberikan edukasi kepada ibu tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan masa 1.000 hari.

Untuk memastikan program gizi ini berjalan optimal, pemerintah perlu menggalakan akses layanan Kesehatan, peningkatan fasilitas posyandu di desa-desa yang diperkuat dengan peralatan dan tenaga kesehatan untuk memantau status gizi anak secara berkala.

Presiden Prabowo juga fokus pada swasembada pangan, untuk mendukung peningkatan gizi sekaligus menjamin ketahanan pangan. Beberapa strategi untuk upaya ini. Antara lain, dengan melakukan revitalisasi pertanian, seperti dukungan ke petani dengan pemberian subsidi pupuk, pemberian alat pertanian modern, dan akses permodalan yang mudah.

Pemerintah juga perlu mendorong ada diversifikasi sumber pangan agar masyarakat tidak bergantung pada beras, tetapi bisa memanfaatkan pangan lain seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan hasil laut.

Dalam pengembangan teknologi pertanian, maka pemerintah perlu melakukan investasi besar-besaran pada penelitian dan teknologi pertanian, seperti irigasi pintar, penggunaan drone untuk aplikasi di lahan pertanian, dan pengembangan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.

Sedang untuk perluasan lahan produktif, pemerintah perlu mengoptimalkan lahan tidur dan membuka lahan baru dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Kerjasama antar-instansi, untuk mengintegrasikan kebijakan pangan nasional dengan kementerian terkait untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan swasta dan komunitas. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, serta komunitas lokal dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan pangan bergizi dirasa perlu. Program "Kampung Gizi" misalnya, adalah salah satu contoh di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menghasilkan pangan lokal yang berkualitas.

Perlu menjadi perhatian khusus terhadap wilayah rawan pangan. Beberapa daerah yang rentan terhadap kekurangan pangan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua harus menjadi perhatian. Pemerintah sebelumnya telah melakukan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, seperti jalan dan pelabuhan, setidaknya itu bisa mendorong laju pertumbuhan dan memastikan distribusi pangan sampai ke daerah terpencil dengan lancar.

Dampak yang diharapkan dengan implementasi strategi ini, Indonesia mampu, menurun angka stunting, meningkatkan Kesehatan anak-anak sehingga lebih siap bersaing secara global. Serta mencapai swasembada pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga membuka peluang ekspor.

Masalah Pelaksanaan Program MSB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan program pemerintah Prabowo yang akan focus meningkatkan gizi dan ketahanan pangan yakin bisa dilaksanakan. Menjawab keraguan banyak pihak soal ketersediaan dan kesiapan anggaran, mengingat kondisi APBN yang masih defisit.

"Soal anggaran bisa dicairkan, bisa dari APBN, bisa dari orang tua murid, dari CSR, dan Pemda. Kalau dari konsep programnya, sih sudah ok, tinggal pelaksanaannya saja," kata Arse kepada VOI, 23 November.

Menurut dia, sebagai negara tropis dan maritime potensi pangan sangat luar biasa. Jadi kalau mau dijalankan sungguh-sungguh tinggal pelaksanaanya saja. Kalau programnya menurut dia, sudah ok. Soal anggaran tidak ada masalah itu bisa diadakan. Misalnya dengan menyisir anggaran yang tidak prioritas, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Soal anggaran, menurutnya tidak ada kesulitan. tinggal pelaksanaannya.

Kabarnya sudah dimulai, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta menteri hingga pimpinan lembaga untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

Menurut Wakil Ketua Komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, ASN dan Pertanahan ini, jika dana yang ada tidak mencukupi, bisa menggunakan dana CSR. Menurut dia di banyak negara juga melibatkan CSR. Kalau belum cukup bisa libat Pemda. Program seperti itu sudah pernah dilakukan jaman SBY, dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) dimana ada pemberian makan tambahan.

Ia menyarankan untuk melibatkan Bumdes (Badan Usaha Desa) dalam pelaksanaan program Makan Siang Bergizi (MSB) agar tumbuh ekonomi di desa. Tak perlu membuat organisasi dan perangkat baru sehingga dibutuhkan dana lagi. Penyedia bahan juga diserahkan kepada mereka, pemerintah tinggal memantau pelaksanaan dan laporannya