Lagi, Hakim Terseret Suap! DPR Minta MA Benahi Total Sistem Peradilan

Ilustrasi pengadilan (ANTARA)

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, merespons kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta. Ia mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa, 15 April.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mendesak pihak-pihak yang terlibat juga ditindak tegas. Sahroni menegaskan, Komisi III DPR bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegas Sahroni.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta itu juga meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal. Hal itu menurutnya, perlu dilakukan untuk menindak hakim-hakim nakal.

"Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antar hakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” katanya.

Sahroni mengaku miris dengan kasus suap terkait korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) tersebut. Menurutnya, kasus ini merusak lembaga peradilan.

“Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," tandasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, bersama tiga hakim lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap vonis untuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiga hakim itu adalah majelis hakim yang menangani sidang perkara CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang suap diduga mengalir melalui pengacara dan pejabat pengadilan. Pada saat kasus itu terjadi, Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.