Sebelum Evakuasi Warga Gaza, Indonesia Harus Meminta Komitmen Israel

Indonesia harus meminta komitmen Israel terkait pemulangan pengungsi Palestina. (ANTARA/Anadolu/py)

JAKARTA – Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Frisca Alexandra meminta pemerintah mempertimbangkan aspek moral, dampak politik dan keamanan sebelum mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Dia berkaca pada pengusiran massal warga Gaza, Palestina pada 1948 yang dikenal dengan tragedi Nakba. Saat itu, Israel mengusir sedikitnya 750.000 warga Palestina dan merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengungkap kesiapan pemerintah Indonesia menampung warga Palestina yang terdampak perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Untuk tahap pertama, Prabowo berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza.

Presiden menyatakan, Indonesia akan menjalankan evakuasi warga Gaza setelah mendapatkan restu dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu warga Gaza. Prabowo juga akan berbicara dengan para pemimpin Palestina untuk merealisasikan gagasan itu.

“Indonesia harus menegaskan ada hak untuk kembali bagi warga Gaza. Ini yang harus dijaga dan kemudian harus jadi komitmen dari pihak Israel juga. Saya melihat ini sulit. Bisa jadi relokasi ini justru bisa menjadi bentuk upaya pembersihan etnis Palestina dari tanah mereka,” terang Frisca, Minggu 13 April 2025.

Menurutnya, bila rencana evakuasi direalisasikan, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci status pengungsi dari Gaza. Harus dipastikan bahwa warga yang dievakuasi memahami bahwa mereka hanya akan tinggal sementara di Indonesia.

"Maka perlu ada pernyataan politik yang tegas dari pemerintah bahwa dengan menerima rakyat Palestina untuk datang ke Indonesia itu bukan satu bentuk solusi permanen," kata Frisca.

Selain itu, persoalan ekonomi juga harus diertimbangkan, di mana pemerintah harus memastikan warga Palestina terpenuhi kebutuhan hidupnya saat berada di Indonesia. Terlebih, mereka berstatus sebagai pengungsi dan tidak bisa bekerja secara legal.

“Terakhir dari sisi keamanan, screening ketat juga perlu ditetapkan. Dengan begitu, tak ada kelompok radikal Palestina yang menyusup dalam rombongan warga yang dievakuasi dari Gaza. Mereka itu semakin sulit untuk terdeteksi. Jadi, profiling bisa kita lakukan,” ujar Frisca.