2 Eks Dirut LPEI Kompak Bungkam Usai Diperiksa KPK terkait Korupsi Fasilitas Kredit 

KPK rampung memeriksa dua eks Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Hadiyanto dan Robert Pakpahan hari ini/FOTO: Wardhany Tsa Tsia-VOI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua eks Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Hadiyanto dan Robert Pakpahan hari ini. Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi fasilitas kredit terhadap sejumlah debitur.

Dari pantauan di gedung Merah Putih KPK, Hadiyanto keluar lebih dulu selesai diperiksa penyidik sekitar pukul 15.50 WIB. Tak ada pernyataan yang disampaikannya terkait materi yang didalami penyidik.

Sementara Robert keluar sekitar dua jam setelahnya atau pukul 18.13 WIB. Dia ditemani sejumlah orang saat keluar dari gedung Merah Putih KPK.

Sama seperti Hediyanto, tak ada pernyataan yang disampaikan Robert. Dia hanya bergegas buru-buru keluar dari halaman kantor KPK.

Adapun soal pemeriksaan dua bekas direktur LPEI itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika belum memerinci materi yang didalami penyidik. Dia hanya membenarkan para saksi hadir.

“Ya nanti kita akan update secepat mungkin, tapi yang jelas dua saksi hari ini untuk perkara LPEI telah hadir dan masih ada yang dilakukan pemeriksaan,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April.

 

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sudah ada tiga dari lima tersangka yang ditahan.

Mereka adalah Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy; Direktur Keuangan PT Petro Energy Susy Mira Dewi Sugiarta; dan Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy.

Sementara dua tersangka yang belum ditahan adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI dan Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI.

Saat ini komisi antirasuah baru mengusut pemberian kredit kepada PT Petro Energy. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik rasuah ini mencapai Rp846,9 miliar.

Namun, jumlah ini berpotensi bisa bertambah hingga Rp11,7 triliun. Sebab, ada 10 debitur lainnya yang pemberian kreditnya oleh LPEI dinilai bermasalah.