Ditegur Pramono Akibat Bubarkan Aksi Kemah Tolak UU TNI di DPR, Satpol PP DKI Minta Maaf 

DOK akun X @barengwarga 

JAKARTA - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan meminta maaf atas pembubaran aksi warga yang berkemah di depan gerbang Pancasila gedung DPR pada Rabu, 9 April lalu.

Sejumlah warga sebelumnya mendirikan tenda di depan Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 April ini menyuarakan penolakan atas Undang-Undang TNI. Sehari setelahnya, tenda tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore," kata Satriadi dalam keterangannya, Kamis, 10 April.

Satriadi berjanji pihaknya akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani aksi unjuk rasa dan menghindari gesekan dengan masyarakat.

"Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan. Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas," tambahnya.

Menambahkan, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menyebut Gubernur DKI Pramono Anung telah menegur jajaran Satpol PP DKI akibat peristiwa ini.

"Atas nama Gubernur kami mohon maaf atas kejadian ini. Gubernur telah mengevaluasi, menegur jajaran pimpinan terkait," ungkap Chico.

 

AKSI DEMONSTRASI MALAH DITUDUH BAYARAN

WARGA BERASPIRASI MALAH DIBUBARKAN

Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta.

Bukti kalo emang pemerintah nggak mau dengerin suara kita, mau pake cara… pic.twitter.com/WngdbVnHQ0

— Bareng Warga - #IndonesiaGelap (@barengwarga) April 9, 2025

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba mengungkap alasan pembubaran kemah tersebut. Menurutnya, aksi itu mengganggu aktivitas pejalan kaki karena dilakukan di trotoar.

Pembubaran ini, disebut Tumbur, merujuk pada Pasal 3 huruf 1 dan j Jo Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Kami tidak melarang ada unjuk rasa. Itu kebebasan kemerdekaan berpendat, itu hak warga, silakan saja. Namun, ketika aturan dilanggar dengan mendirikan tenda-tenda yang menghalangi pejalan kaki, itu yang menjadi atensi," jelas Tumbur.